Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 70 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 132 Tahun 2018 Tentang Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Milik

Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2021 mengubah Peraturan Gubernur Nomor 132 Tahun 2018 tentang Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Milik. Inti perubahan: (1) Pengurus dan Pengawas Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS) dilarang merangkap jabatan sebagai Pengurus RT/RW; (2) Dilarang memutus layanan utilitas dasar (listrik, air) selama sengketa pengelolaan, dengan sanksi pencabutan keputusan pengesahan kepengurusan; (3) Mediasi sengketa wajib diselesaikan maksimal 30 hari; (4) PPPSRS yang belum memenuhi ketentuan wajib menyesuaikan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dalam 3 bulan sejak berlaku.

Analisis Hukum Terkait Pergub DKI Jakarta No. 70 Tahun 2021

Konteks Historis dan Tujuan Perubahan

1. Latar Belakang Pengelolaan Rusun di Jakarta

   • Jakarta menghadapi tantangan urbanisasi masif, dengan pertumbuhan hunian vertikal (rusun) sebagai solusi keterbatasan lahan. Pergub No. 132 Tahun 2018 awalnya dibuat untuk mengatur pembinaan dan pengelolaan rusun milik, termasuk peran Perhimpunan Pemilik dan Penghuni (PPPSRS).
   • Pergub No. 133 Tahun 2019 (perubahan pertama) merevisi beberapa aspek teknis, tetapi implementasinya masih menemui kendala, seperti sengketa kepemilikan, transparansi keuangan PPPSRS, dan mekanisme pengawasan oleh Pemprov DKI.

2. Pemicu Perubahan Kedua (2021)

   • Kebutuhan Penyesuaian Struktur Organisasi PPPSRS: Perubahan Pasal 45 dan 60 mungkin merespons kompleksitas pengambilan keputusan dalam PPPSRS, termasuk kuorum rapat dan akuntabilitas pengurus.
   • Penguatan Aspek Keuangan: Revisi Pasal 62, 102A-C, dan Lampiran II-III mengarah pada standardisasi laporan keuangan, pengelolaan dana cadangan, serta sanksi atas pelanggaran administrasi.
   • Harmonisasi dengan Kebijakan Nasional: UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mendorong efisiensi perizinan dan pengawasan, sehingga perubahan di Pasal 105 mungkin terkait penyederhanaan prosedur pengaduan atau pengawasan rusun.

Poin Krusial dalam Perubahan

• Pasal 45: Diperkirakan mengatur ulang mekanisme pembentukan PPPSRS, termasuk syarat keanggotaan dan kewajiban pengurus untuk mencegah konflik internal.
• Pasal 60 dan 62: Potensi pengaturan tentang transparansi anggaran, batas waktu penyampaian laporan keuangan, serta audit eksternal untuk mencegah penyalahgunaan dana.
• Pasal 102A-C: Penambahan sanksi administratif (denda, pembekuan PPPSRS) bagi pengurus yang melanggar ketentuan pengelolaan.
• Lampiran II-III: Penyesuaian format laporan dan template administrasi untuk memudahkan pemantauan oleh Dinas Perumahan DKI.

Implikasi bagi Stakeholder

1. PPPSRS: Wajib meningkatkan profesionalisme pengelolaan, termasuk pelatihan pengurus dan penggunaan sistem digital untuk transparansi.
2. Pemilik/Penghuni Rusun: Hak untuk mengakses laporan keuangan dan mengajukan keberatan jika terjadi indikasi pelanggaran.
3. Pemprov DKI: Penguatan peran pengawasan melalui Dinas Perumahan, termasuk kewenangan membekukan PPPSRS yang tidak memenuhi standar.

Keterkaitan dengan Isu Strategis Jakarta

• Pencegahan Urban Slum: Pengelolaan rusun yang baik mendukung program Pemprov DKI dalam mencegah degradasi kualitas hunian.
• Respon Pandemi COVID-19: Meski tidak diatur eksplisit, perubahan ini dapat menjadi basis hukum untuk adaptasi kebijakan darurat (misalnya: keringanan iuran selama krisis).

Rekomendasi

Pemangku kepentingan harus memastikan komitmen kepatuhan terhadap revisi ini, terutama dalam aspek keuangan dan tata kelola organisasi. Pelatihan reguler dari Dinas Perumahan DKI kepada PPPSRS diperlukan untuk meminimalkan risiko sengketa.

Catatan: Pergub ini mencerminkan upaya Pemprov DKI menjawab dinamika sosial-hunian Jakarta, dengan fokus pada good governance dan perlindungan hak penghuni.