Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek Bagi Bank Umum Konvensional

Peraturan ini mengatur Pinjaman Likuiditas Jangka Pendek (PLJP) oleh Bank Indonesia bagi Bank Umum Konvensional (BUK) yang mengalami kesulitan likuiditas. BUK wajib memenuhi persyaratan solvabilitas, menyediakan agunan sesuai kriteria (SBI, SBN, aset kredit lancar, aset tetap), dan menyertakan proyeksi arus kas minimal 45 hari. PLJP maksimal 30 hari per periode, dapat diperpanjang dua kali secara berturut-turut. Selama PLJP berlaku, BUK dilarang melakukan penempatan dana, penyaluran kredit ke pihak terkait, dan pembagian dividen. Pencairan dilakukan setelah verifikasi agunan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) dan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP). Bunga dihitung dari tingkat suku bunga lending facility ditambah 100 basis poin.