Tanya hukum, jawab instan & jelas

Pusat Data
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 2 Tahun 2026
Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik Kehutanan
Ditetapkan: 13 Januari 2026
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3 Tahun 2026
Pembentukan Produk Hukum
Ditetapkan: 3 Februari 2026
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2026
Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur Pekerjaan Umum
Ditetapkan: 3 Februari 2026
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2026
Manajemen Risiko Di Lingkungan Kementerian Kehutanan
Ditetapkan: 7 Januari 2026
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 2 Tahun 2026
Tata Cara Prakarsa Badan Usaha Untuk Pengusahaan Jalan Tol
Ditetapkan: 3 Februari 2026
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 4 Tahun 2026
Pengelolaan Barang Milik Negara di Kementerian Pekerjaan Umum
Ditetapkan: 24 Februari 2026
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 7 Tahun 2026
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kementerian Pekerjaan Umum
Ditetapkan: 6 April 2026
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2026
Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Ditetapkan: 24 Februari 2026
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 8 Tahun 2026
Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kementerian Pekerjaan Umum
Ditetapkan: 15 April 2026
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 6 Tahun 2026
Kebijakan dan Strategi Nasional Penyelenggaraan Sistem penyediaan Air Minum Tahun 2026-2030
Ditetapkan: 13 Maret 2026
Peraturan Konsolidasi
Peraturan Konsolidasi merupakan dokumen gabungan yang mencakup suatu peraturan perundang-undangan beserta seluruh amandemennya, serta regulasi lain yang memengaruhi substansi peraturan tersebut.
300.000+
Peraturan
2.500.000+
Putusan
100.000+
Pengguna
Pusat Data
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik Kehutanan
Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik Kehutanan
Ditetapkan: 13 Januari 2026
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur Pekerjaan Umum
Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur Pekerjaan Umum
Ditetapkan: 3 Februari 2026
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Manajemen Risiko Di Lingkungan Kementerian Kehutanan
Manajemen Risiko Di Lingkungan Kementerian Kehutanan
Ditetapkan: 7 Januari 2026
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 2 Tahun 2026 tentang Tata Cara Prakarsa Badan Usaha Untuk Pengusahaan Jalan Tol
Tata Cara Prakarsa Badan Usaha Untuk Pengusahaan Jalan Tol
Ditetapkan: 3 Februari 2026
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara di Kementerian Pekerjaan Umum
Pengelolaan Barang Milik Negara di Kementerian Pekerjaan Umum
Ditetapkan: 24 Februari 2026
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 7 Tahun 2026 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kementerian Pekerjaan Umum
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kementerian Pekerjaan Umum
Ditetapkan: 6 April 2026
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2026 tentang Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Ditetapkan: 24 Februari 2026
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 8 Tahun 2026 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kementerian Pekerjaan Umum
Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kementerian Pekerjaan Umum
Ditetapkan: 15 April 2026
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 6 Tahun 2026 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Penyelenggaraan Sistem penyediaan Air Minum Tahun 2026-2030
Kebijakan dan Strategi Nasional Penyelenggaraan Sistem penyediaan Air Minum Tahun 2026-2030
Ditetapkan: 13 Maret 2026
Peraturan Konsolidasi
Peraturan Konsolidasi merupakan dokumen gabungan yang mencakup suatu peraturan perundang-undangan beserta seluruh amandemennya, serta regulasi lain yang memengaruhi substansi peraturan tersebut.
300.000+
Peraturan
2.500.000+
Putusan
100.000+
Pengguna
4x Riset Hukum Lebih Akurat
MERIDIAN AI Pro
Berlangganan Pro
4x Riset Hukum Lebih Akurat
MERIDIAN AI Pro
Berlangganan Pro
Platform Terintegrasi untuk Kepatuhan Hukum
MERIDIAN RCS
Berlangganan Pro
Platform Terintegrasi untuk Kepatuhan Hukum
MERIDIAN RCS
Berlangganan Pro