Transformasi Riset Hukum Anda dengan Meridian AI Pro•Meridian RCS - Platform Pemantauan Hukum Siap Pakai untuk Perusahaan Anda•Meridian AI Pro - Hemat 10% dengan memilih 3 bulan. Hemat 20% dengan memilih 6 bulan.•Transformasi Riset Hukum Anda dengan Meridian AI Pro•Meridian RCS - Platform Pemantauan Hukum Siap Pakai untuk Perusahaan Anda•Meridian AI Pro - Hemat 10% dengan memilih 3 bulan. Hemat 20% dengan memilih 6 bulan.•
MERIDIAN AI
Tanya hukum, jawab instan & jelas
Lebih Pasti. Lebih Terpercaya.
Meridian Hukum memberdayakan individu dan bisnis dengan kepercayaan, kontrol, dan kemudahan dalam riset dan analisis hukum.
0+
Pengguna
Memercayai Meridian untuk riset hukum.
0+
Peraturan
Database peraturan terlengkap di Indonesia.
0+
Putusan
Putusan pengadilan terkini dan akurat.
0+
Artikel
Artikel hukum yang relevan dan informatif.
Pusat Data
Peraturan Menteri Hukum Nomor 49 Tahun 2025
Syarat dan Tata Cara Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas
Ditetapkan: 11 Desember 2025
Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 3 Tahun 2026
Standar, Penandatanganan, dan Verifikasi Perjanjian Kerja Pekerja Migran Indonesia
Ditetapkan: 22 April 2026
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022
Cipta Kerja
Ditetapkan: 29 Desember 2022
Putusan MK
Pengujian Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU 8/2011 (Salah Satu Pemohon Warga Negara Asing)
Ditetapkan: 24 Maret 2015
Putusan MK
Pengujian Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi serta Pasal 34 huruf b, Pasal 35 ayat (1), dan Pasal 39 ayat (4) UU 1/1979 tentang Ekstradisi (Pemohon Warga Negara Asing)
Ditetapkan: 28 Februari 2012
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 2013
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
Ditetapkan: 17 Oktober 2013
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Lama)
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht)
Ditetapkan: 15 Oktober 1915
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XX/2022
Pengujian Pasal 433 KUH Perdata tentang Pengampuan (Pemaknaan Ulang Frasa "Dungu, Sakit Otak atau Mata Gelap")
Ditetapkan: 31 Juli 2023
Staatsblad Nomor 23 Tahun 1847
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)
Ditetapkan: 1 Januari 1970
Peraturan Konsolidasi
Peraturan Konsolidasi merupakan dokumen gabungan yang mencakup suatu peraturan perundang-undangan beserta seluruh amandemennya, serta regulasi lain yang memengaruhi substansi peraturan tersebut.
Pusat Data
Peraturan Menteri Hukum Nomor 49 Tahun 2025 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas
Syarat dan Tata Cara Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas
Ditetapkan: 11 Desember 2025
Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 3 Tahun 2026 tentang Standar, Penandatanganan, dan Verifikasi Perjanjian Kerja Pekerja Migran Indonesia
Standar, Penandatanganan, dan Verifikasi Perjanjian Kerja Pekerja Migran Indonesia
Ditetapkan: 22 April 2026
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Cipta Kerja
Ditetapkan: 29 Desember 2022
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XII/2014
Pengujian Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU 8/2011 (Salah Satu Pemohon Warga Negara Asing)
Ditetapkan: 24 Maret 2015
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 73/PUU-VIII/2010
Pengujian Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi serta Pasal 34 huruf b, Pasal 35 ayat (1), dan Pasal 39 ayat (4) UU 1/1979 tentang Ekstradisi (Pemohon Warga Negara Asing)
Ditetapkan: 28 Februari 2012
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
Ditetapkan: 17 Oktober 2013
Peraturan Menteri Hukum Nomor 5 Tahun 2026 tentang Pendaftaran Merek
Pendaftaran Merek
Ditetapkan: 13 Januari 2026
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht) (Staatsblad 1915 Nomor 732)
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht)
Ditetapkan: 15 Oktober 1915
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XX/2022 tentang Pengujian Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Staatsblad Nomor 23 Tahun 1847)
Pengujian Pasal 433 KUH Perdata tentang Pengampuan (Pemaknaan Ulang Frasa "Dungu, Sakit Otak atau Mata Gelap")
Ditetapkan: 31 Juli 2023
Staatsblad Nomor 23 Tahun 1847 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)
Ditetapkan: 1 Januari 1970
Peraturan Konsolidasi
Peraturan Konsolidasi merupakan dokumen gabungan yang mencakup suatu peraturan perundang-undangan beserta seluruh amandemennya, serta regulasi lain yang memengaruhi substansi peraturan tersebut.