MERIDIAN AI

Tanya hukum, jawab instan & jelas

Lebih Pasti. Lebih Terpercaya.

Meridian Hukum memberdayakan individu dan bisnis dengan kepercayaan, kontrol, dan kemudahan dalam riset dan analisis hukum.

0+
Pengguna
Memercayai Meridian untuk riset hukum.
0+
Peraturan
Database peraturan terlengkap di Indonesia.
0+
Putusan
Putusan pengadilan terkini dan akurat.
0+
Artikel
Artikel hukum yang relevan dan informatif.
Pusat Data
Putusan MK
Pengujian Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU 8/2011 (Salah Satu Pemohon Warga Negara Asing)
Ditetapkan: 24 Maret 2015
Putusan MK
Pengujian Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi serta Pasal 34 huruf b, Pasal 35 ayat (1), dan Pasal 39 ayat (4) UU 1/1979 tentang Ekstradisi (Pemohon Warga Negara Asing)
Ditetapkan: 28 Februari 2012
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 2013
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
Ditetapkan: 17 Oktober 2013
Peraturan Menteri Hukum Nomor 5 Tahun 2026
Pendaftaran Merek
Ditetapkan: 13 Januari 2026
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Lama)
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht)
Ditetapkan: 15 Oktober 1915
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XX/2022
Pengujian Pasal 433 KUH Perdata tentang Pengampuan (Pemaknaan Ulang Frasa "Dungu, Sakit Otak atau Mata Gelap")
Ditetapkan: 31 Juli 2023
Staatsblad Nomor 23 Tahun 1847
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)
Ditetapkan: 1 Januari 1970
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 282/PUU-XXIII/2025
Pengujian Pasal 240 dan Pasal 241 UU 1/2023 tentang KUHP (Penghinaan terhadap Pemerintah atau Lembaga Negara)
Ditetapkan: 28 Agustus 2026
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006
Pengujian Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHP tentang Penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden
Ditetapkan: 6 Desember 2006
Peraturan Konsolidasi
Peraturan Konsolidasi merupakan dokumen gabungan yang mencakup suatu peraturan perundang-undangan beserta seluruh amandemennya, serta regulasi lain yang memengaruhi substansi peraturan tersebut.
Pusat Data
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XII/2014
Pengujian Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU 8/2011 (Salah Satu Pemohon Warga Negara Asing)
Ditetapkan: 24 Maret 2015
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 73/PUU-VIII/2010
Pengujian Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi serta Pasal 34 huruf b, Pasal 35 ayat (1), dan Pasal 39 ayat (4) UU 1/1979 tentang Ekstradisi (Pemohon Warga Negara Asing)
Ditetapkan: 28 Februari 2012
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
Ditetapkan: 17 Oktober 2013
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht) (Staatsblad 1915 Nomor 732)
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht)
Ditetapkan: 15 Oktober 1915
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XX/2022 tentang Pengujian Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Staatsblad Nomor 23 Tahun 1847)
Pengujian Pasal 433 KUH Perdata tentang Pengampuan (Pemaknaan Ulang Frasa "Dungu, Sakit Otak atau Mata Gelap")
Ditetapkan: 31 Juli 2023
Staatsblad Nomor 23 Tahun 1847 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)
Ditetapkan: 1 Januari 1970
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 282/PUU-XXIII/2025 tentang Pengujian Pasal 240 dan Pasal 241 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Pengujian Pasal 240 dan Pasal 241 UU 1/2023 tentang KUHP (Penghinaan terhadap Pemerintah atau Lembaga Negara)
Ditetapkan: 28 Agustus 2026
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006 tentang Pengujian Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHP
Pengujian Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHP tentang Penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden
Ditetapkan: 6 Desember 2006
Peraturan Konsolidasi
Peraturan Konsolidasi merupakan dokumen gabungan yang mencakup suatu peraturan perundang-undangan beserta seluruh amandemennya, serta regulasi lain yang memengaruhi substansi peraturan tersebut.
4x Riset Hukum Lebih Akurat
MERIDIAN AI Pro
Berlangganan Pro
4x Riset Hukum Lebih Akurat
MERIDIAN AI Pro
Berlangganan Pro
Platform Terintegrasi untuk Kepatuhan Hukum
MERIDIAN RCS
Berlangganan Pro
Platform Terintegrasi untuk Kepatuhan Hukum
MERIDIAN RCS
Berlangganan Pro