Transformasi Riset Hukum Anda dengan Meridian AI Pro•Meridian RCS - Platform Pemantauan Hukum Siap Pakai untuk Perusahaan Anda•Meridian AI Pro - Hemat 10% dengan memilih 3 bulan. Hemat 20% dengan memilih 6 bulan.•Transformasi Riset Hukum Anda dengan Meridian AI Pro•Meridian RCS - Platform Pemantauan Hukum Siap Pakai untuk Perusahaan Anda•Meridian AI Pro - Hemat 10% dengan memilih 3 bulan. Hemat 20% dengan memilih 6 bulan.•
MERIDIAN AI
Tanya hukum, jawab instan & jelas
Lebih Pasti. Lebih Terpercaya.
Meridian Hukum memberdayakan individu dan bisnis dengan kepercayaan, kontrol, dan kemudahan dalam riset dan analisis hukum.
0+
Pengguna
Memercayai Meridian untuk riset hukum.
0+
Peraturan
Database peraturan terlengkap di Indonesia.
0+
Putusan
Putusan pengadilan terkini dan akurat.
0+
Artikel
Artikel hukum yang relevan dan informatif.
Pusat Data
Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966
Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Faham atau Ajaran Komunis/Marxisme-Leninisme
Ditetapkan: 5 Juli 1966
Keputusan Bersama Dewan Pers, LPSK, dan Komnas Perempuan Nomor 4/DP/SKB/VI/2025 Tahun 2025
Mekanisme Nasional Keselamatan Pers
Ditetapkan: 24 Juni 2025
Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2026
Sumber Daya Manusia di Bidang Kesejahteraan Sosial
Ditetapkan: 16 Juli 2026
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26 Tahun 2026
Tata Cara Pemungutan, Pemotongan, dan Penyetoran Pajak Rokok
Ditetapkan: 22 April 2026
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 80 Tahun 2012
Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah
Ditetapkan: 28 Desember 2012
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012
Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum
Ditetapkan: 27 Februari 2012
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33 Tahun 2026
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi
Ditetapkan: 16 Juli 2026
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024
Pengujian Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Pemaknaan Frasa “orang lain” dan “suatu hal” dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik)
Ditetapkan: 29 April 2025
Peraturan Menteri Hukum Nomor 49 Tahun 2025
Syarat dan Tata Cara Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas
Ditetapkan: 11 Desember 2025
Peraturan Konsolidasi
Peraturan Konsolidasi merupakan dokumen gabungan yang mencakup suatu peraturan perundang-undangan beserta seluruh amandemennya, serta regulasi lain yang memengaruhi substansi peraturan tersebut.
Pusat Data
Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Faham atau Ajaran Komunis/Marxisme-Leninisme
Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Faham atau Ajaran Komunis/Marxisme-Leninisme
Ditetapkan: 5 Juli 1966
Keputusan Bersama Dewan Pers, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, dan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan Nomor 4/DP/SKB/VI/2025, Nomor KEP-327/1/LPSK/06/2025, Nomor 195 Tahun 2025 tentang Mekanisme Nasional Keselamatan Pers
Mekanisme Nasional Keselamatan Pers
Ditetapkan: 24 Juni 2025
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 44 Tahun 2024 tentang Rahasia Bank
Rahasia Bank
Ditetapkan: 24 Desember 2024
Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2026 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Kesejahteraan Sosial
Sumber Daya Manusia di Bidang Kesejahteraan Sosial
Ditetapkan: 16 Juli 2026
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pemungutan, Pemotongan, dan Penyetoran Pajak Rokok
Tata Cara Pemungutan, Pemotongan, dan Penyetoran Pajak Rokok
Ditetapkan: 22 April 2026
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah
Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah
Ditetapkan: 28 Desember 2012
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum
Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum
Ditetapkan: 27 Februari 2012
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi
Ditetapkan: 16 Juli 2026
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 tentang Pengujian Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pengujian Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Pemaknaan Frasa “orang lain” dan “suatu hal” dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik)
Ditetapkan: 29 April 2025
Peraturan Menteri Hukum Nomor 49 Tahun 2025 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas
Syarat dan Tata Cara Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas
Ditetapkan: 11 Desember 2025
Peraturan Konsolidasi
Peraturan Konsolidasi merupakan dokumen gabungan yang mencakup suatu peraturan perundang-undangan beserta seluruh amandemennya, serta regulasi lain yang memengaruhi substansi peraturan tersebut.