Transformasi Riset Hukum Anda dengan Meridian AI Pro•Meridian RCS - Platform Pemantauan Hukum Siap Pakai untuk Perusahaan Anda•Meridian AI Pro - Hemat 10% dengan memilih 3 bulan. Hemat 20% dengan memilih 6 bulan.•Transformasi Riset Hukum Anda dengan Meridian AI Pro•Meridian RCS - Platform Pemantauan Hukum Siap Pakai untuk Perusahaan Anda•Meridian AI Pro - Hemat 10% dengan memilih 3 bulan. Hemat 20% dengan memilih 6 bulan.•
MERIDIAN AI
Tanya hukum, jawab instan & jelas
Lebih Pasti. Lebih Terpercaya.
Meridian Hukum memberdayakan individu dan bisnis dengan kepercayaan, kontrol, dan kemudahan dalam riset dan analisis hukum.
0+
Pengguna
Memercayai Meridian untuk riset hukum.
0+
Peraturan
Database peraturan terlengkap di Indonesia.
0+
Putusan
Putusan pengadilan terkini dan akurat.
0+
Artikel
Artikel hukum yang relevan dan informatif.
Pusat Data
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012
Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum
Ditetapkan: 27 Februari 2012
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33 Tahun 2026
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi
Ditetapkan: 16 Juli 2026
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024
Pengujian Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Pemaknaan Frasa “orang lain” dan “suatu hal” dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik)
Ditetapkan: 29 April 2025
Peraturan Menteri Hukum Nomor 49 Tahun 2025
Syarat dan Tata Cara Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas
Ditetapkan: 11 Desember 2025
Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 3 Tahun 2026
Standar, Penandatanganan, dan Verifikasi Perjanjian Kerja Pekerja Migran Indonesia
Ditetapkan: 22 April 2026
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022
Cipta Kerja
Ditetapkan: 29 Desember 2022
Putusan MK
Pengujian Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU 8/2011 (Salah Satu Pemohon Warga Negara Asing)
Ditetapkan: 24 Maret 2015
Putusan MK
Pengujian Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi serta Pasal 34 huruf b, Pasal 35 ayat (1), dan Pasal 39 ayat (4) UU 1/1979 tentang Ekstradisi (Pemohon Warga Negara Asing)
Ditetapkan: 28 Februari 2012
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 2013
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
Ditetapkan: 17 Oktober 2013
Peraturan Konsolidasi
Peraturan Konsolidasi merupakan dokumen gabungan yang mencakup suatu peraturan perundang-undangan beserta seluruh amandemennya, serta regulasi lain yang memengaruhi substansi peraturan tersebut.
Pusat Data
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum
Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum
Ditetapkan: 27 Februari 2012
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi
Ditetapkan: 16 Juli 2026
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 tentang Pengujian Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pengujian Pasal 27A jo. Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Pemaknaan Frasa “orang lain” dan “suatu hal” dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik)
Ditetapkan: 29 April 2025
Peraturan Menteri Hukum Nomor 49 Tahun 2025 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas
Syarat dan Tata Cara Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas
Ditetapkan: 11 Desember 2025
Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 3 Tahun 2026 tentang Standar, Penandatanganan, dan Verifikasi Perjanjian Kerja Pekerja Migran Indonesia
Standar, Penandatanganan, dan Verifikasi Perjanjian Kerja Pekerja Migran Indonesia
Ditetapkan: 22 April 2026
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Cipta Kerja
Ditetapkan: 29 Desember 2022
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XII/2014
Pengujian Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU 8/2011 (Salah Satu Pemohon Warga Negara Asing)
Ditetapkan: 24 Maret 2015
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 73/PUU-VIII/2010
Pengujian Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi serta Pasal 34 huruf b, Pasal 35 ayat (1), dan Pasal 39 ayat (4) UU 1/1979 tentang Ekstradisi (Pemohon Warga Negara Asing)
Ditetapkan: 28 Februari 2012
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
Ditetapkan: 17 Oktober 2013
Peraturan Menteri Hukum Nomor 5 Tahun 2026 tentang Pendaftaran Merek
Pendaftaran Merek
Ditetapkan: 13 Januari 2026
Peraturan Konsolidasi
Peraturan Konsolidasi merupakan dokumen gabungan yang mencakup suatu peraturan perundang-undangan beserta seluruh amandemennya, serta regulasi lain yang memengaruhi substansi peraturan tersebut.