Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara

Berikut analisis mendalam mengenai Peraturan Bawaslu No. 1 Tahun 2020 beserta konteks historis dan informasi pendukung yang relevan:

Konteks Historis

1. Pasca-Pemilu 2019:
   Peraturan ini terbit di tengah evaluasi penyelenggaraan Pemilu 2019 yang merupakan pemilu serentak pertama (Pemilu Presiden, DPR, DPD, DPRD) di Indonesia. Kompleksitas pemilu serentak menuntut penguatan sistem pengawasan untuk meminimalisir pelanggaran, sengketa, dan ketidakefisienan.

2. Reformasi Kelembagaan Bawaslu:
   Sebelum 2020, koordinasi hierarki Bawaslu (pusat-provinsi-kabupaten/kota) seringkali tumpang tindih. Peraturan ini menjadi respons atas kritik terhadap lemahnya sinergi antarjenjang pengawas pemilu, terutama di daerah terpencil dan luar negeri.

Substansi Penting

1. Struktur Hierarki dan Mekanisme Koordinasi:
   Peraturan ini mempertegas alur kerja vertikal (Bawaslu RI → Bawaslu Provinsi → Bawaslu Kabupaten/Kota → Panwascam → Panwasdes/Lurh) dan horizontal (misalnya, koordinasi dengan KPU dan aparat penegak hukum).

   • Contoh: Kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota untuk melaporkan temuan pelanggaran ke Bawaslu Provinsi maksimal 24 jam setelah kejadian (Pasal 12).

2. Penguatan Peran Pengawas Lapangan:

   • Pengawas TPS (PTPS) diberi kewenangan formal untuk membuat berita acara pelanggaran yang bersifat real-time, mempercepat penanganan sengketa.
   • Panwaslu LN diatur secara khusus untuk mengawasi pemilih diaspora, mencerminkan meningkatnya partisipasi WNI di luar negeri.

Alasan Dicabut (Status "Tidak Berlaku")

Peraturan ini digantikan oleh Peraturan Bawaslu No. 3 Tahun 2022 karena:

1. Dinamika Pemilu 2024:
   Penyempurnaan diperlukan untuk mengakomodasi perubahan sistem pemilu (misalnya, ambang batas parlemen, metode pencalonan).
2. Integrasi Teknologi:
   Peraturan 2022 mengatur penggunaan aplikasi pengawasan digital (Sikawan) untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
3. Penajaman Sanksi:
   Peraturan 2020 dinilai kurang tegas dalam sanksi administratif terhadap anggota Bawaslu yang lalai, sehingga direvisi dalam Peraturan 2022.

Dampak dan Kritik

• Positif: Struktur hierarki yang jelas dalam Peraturan 2020 mengurangi konflik kewenangan antarlembaga pengawas.
• Kritik:
  1. Over-regulasi: Aturan yang terlalu teknis dianggap membebani kinerja pengawas di lapangan.
  2. Keterbatasan Anggaran: Implementasi sering terkendala ketidakmerataan alokasi dana pengawasan, terutama di daerah tertinggal.

Relevansi dengan Regulasi Lain

• UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu: Peraturan Bawaslu 2020 merupakan turunan operasional dari mandat pengawasan dalam UU ini.
• Putusan MK: Beberapa pasal dalam Peraturan 2020 disesuaikan setelah Putusan MK No. 01/PHPU-PRES/XVII/2019 yang merevisi mekanisme penyelesaian sengketa pemilu.

Rekomendasi untuk Pemangku Kepentingan

1. Bawaslu Daerah: Perlu sosialisasi intensif tentang perubahan dari Peraturan 2020 ke 2022 untuk menghindari kesalahan implementasi.
2. Partai Politik: Memanfaatkan mekanisme pengaduan pelanggaran yang diatur dalam Peraturan 2020/2022 sebagai alat advokasi elektoral.

Jika diperlukan analisis lebih mendalam tentang implikasi hukum tertentu atau perbandingan dengan Peraturan Bawaslu No. 3 Tahun 2022, silakan beri tahu!