Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara

Berikut analisis mendalam mengenai Peraturan Bawaslu No. 3 Tahun 2020 beserta konteks historis dan informasi tambahan yang relevan:

Konteks Historis

1. Pandemi COVID-19 sebagai Latar Belakang Utama

   • Peraturan ini ditetapkan pada 4 Mei 2020, di tengah situasi darurat kesehatan akibat pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia sejak Maret 2020.
   • Pandemi mengancam pelaksanaan Pemilu/Pilkada karena risiko penularan virus melalui kontak fisik dan kerumunan. Bawaslu perlu menyesuaikan mekanisme pengawasan agar sesuai dengan protokol kesehatan tanpa mengabaikan prinsip pemilu yang demokratis.

2. Pemilihan Serentak 2020

   • Pada Desember 2020, Indonesia menyelenggarakan Pilkada Serentak di 270 daerah. Perubahan tata kerja Bawaslu dalam Peraturan No. 3/2020 bertujuan memastikan pengawasan pemilu tetap efektif meski dalam kondisi pandemi.
   • Isu krusial yang diantisipasi: partisipasi pemilih, kampanye daring, dan keamanan penyelenggara pemilu.

Tujuan Perubahan

Peraturan ini mengubah Peraturan Bawaslu No. 1 Tahun 2020 dengan fokus pada:

1. Adaptasi Teknis Pengawasan

   • Penguatan pengawasan berbasis teknologi untuk meminimalisir pertemuan fisik (misalnya: pelaporan pelanggaran secara daring).
   • Mekanisme pengawasan kampanye virtual yang sebelumnya tidak diatur secara rinci.

2. Koordinasi Antar-Lembaga Pengawas

   • Penyederhanaan alur komunikasi antara Bawaslu Pusat hingga Pengawas TPS untuk mempercepat penanganan pelanggaran.
   • Penegasan peran Pengawas Pemilu Luar Negeri (PPLN) dalam mengawasi pemilih diaspora di tengah pembatasan perjalanan internasional.

3. Perlindungan Kesehatan

   • Pengaturan protokol kesehatan bagi pengawas pemilu, termasuk penggunaan APD dan pembatasan kapasitas orang di TPS.

Dasar Hukum yang Melatarbelakangi

• UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum: Memberikan mandat kepada Bawaslu untuk mengawasi seluruh tahapan pemilu.
• Keputusan Presiden No. 11 Tahun 2020 tentang Kedaruratan Kesehatan Masyarakat: Menjadi dasar penyesuaian aktivitas pengawasan pemilu selama pandemi.

Implikasi Penting

1. Inovasi Pengawasan Daring

   • Bawaslu mulai memanfaatkan platform seperti SIPWASLU (Sistem Informasi Pengawasan) untuk menerima laporan pelanggaran secara real-time.
   • Pelanggaran kampanye di media sosial (hoaks, ujaran kebencian) menjadi sorotan baru.

2. Penundaan dan Penyesuaian Jadwal

   • Peraturan ini memberi fleksibilitas dalam menunda tahapan pemilu jika terjadi lockdown atau pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

3. Kritik dan Tantangan

   • Beberapa pengawas TPS di daerah terpencil kesulitan mengakses teknologi, berpotensi mengurangi akurasi pengawasan.
   • Dinilai ada ketimpangan respons antara daerah perkotaan dan pedesaan.

Status "Tidak Berlaku"

Peraturan ini telah dicabut/diubah oleh Peraturan Bawaslu No. 4 Tahun 2022 yang menyesuaikan kembali tata kerja pascapandemi. Namun, inisiatif adaptasi selama pandemi dalam Peraturan No. 3/2020 menjadi preseden penting bagi pengawasan pemilu dalam kondisi krisis.

Rekomendasi untuk Klien

Jika klien terlibat dalam sengketa pemilu 2020, perlu dikaji apakah pelanggaran yang terjadi terkait dengan ketentuan dalam Peraturan Bawaslu No. 3/2020, terutama terkait:

• Kepatuhan protokol kesehatan selama kampanye/pemungutan suara.
• Mekanisme pelaporan pelanggaran secara daring yang mungkin tidak direspons optimal oleh Bawaslu setempat.

Semoga analisis ini memberikan perspektif komprehensif. Untuk pendalaman lebih lanjut, saya sarankan meninjau putusan DKPP atau Mahkamah Konstitusi terkait pelanggaran pemilu periode 2020.