Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31 Tahun 2024 tentang Perintah Tertulis

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 31 Tahun 2024 mengatur pemberian Perintah Tertulis oleh OJK kepada Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dan/atau Pihak Tertentu untuk melaksanakan/mencegah kegiatan tertentu, termasuk Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi, dan Konversi, guna penanganan masalah keuangan atau mencegah kerugian. LJK dan/atau Pihak Tertentu wajib menyampaikan rencana tindak, laporan perkembangan, dan laporan pemenuhan dalam jangka waktu yang ditetapkan. Pelanggaran terhadap Perintah Tertulis dikenai sanksi administratif sebagaimana Pasal 53 dan 54 UU OJK. Peraturan ini menggantikan POJK No. 18/2020, 40/2020, dan 18/2022, serta memperjelas kewenangan OJK dalam pemberian Perintah Tertulis untuk seluruh sektor jasa keuangan.