Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kutai Timur Nomor 24 Tahun 2015 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil di Kabupaten Kutai Timur

Materi Pokok Peraturan

IUMK dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan sarana pemberdayaan bagi pelaku usaha mikro dan kecil dalam mengembangkan usahanya.Usaha mikro dan kecil dalam melakukan usahanya harus memiliki bukti legalitas usaha. Bukti legalitas usaha diberikan dalam bentuk: a. surat izin usaha; b. tanda bukti pendaftaran; atau c. tanda bukti pendataan. Pelaku usaha wajib melakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun ditempat penerbitan IUMK. Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan pemberian dan penyelenggaraan serta pembinaan dan pengawasan IUMK dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.