Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan

Peraturan Daerah Kabupaten Demak No. 1 Tahun 2025 tentang Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) menetapkan kerangka penguatan Ormas melalui pembinaan, pengawasan, dan fasilitasi pemerintah daerah. Ormas wajib memenuhi asas keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan konsistensi dengan Pancasila serta UUD 1945. Dilarang melakukan tindakan separatisme, kekerasan, penistaan agama, penggunaan simbol pemerintah, atau pelanggaran nilai kebangsaan. Pendirian Ormas memerlukan akta notaris (berbadan hukum) atau surat keterangan terdaftar (tidak berbadan hukum), dengan mekanisme pendaftaran dan pendataan oleh Perangkat Daerah terkait. Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam pemberdayaan melalui peningkatan kapasitas, fasilitasi kerja sama, dan sistem informasi terintegrasi. Pelanggaran larangan dikenai sanksi teguran atau pidana sesuai ketentuan. Ormas yang berkinerja baik berhak mendapat penghargaan. Sumber pendanaan Ormas bersifat transparan dan akuntabel, berasal dari iuran anggota, bantuan, atau kegiatan usaha.