Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2011 tentang PENGELOLAAN SAMPAH

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah menetapkan pengelolaan sampah berbasis pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sebagai sumber daya. Pengurangan sampah meliputi pembatasan, pemanfaatan kembali, dan pendauran ulang (Pasal 11-16), dengan kewajiban setiap orang dan badan usaha mengurangi timbulan sampah berbahan berbahaya, mudah terurai, atau dapat didaur ulang (Pasal 12-15). Penanganan sampah wajib dilakukan Pemerintah Kabupaten/Kota meliputi pemilahan (minimal 5 kategori), pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir (TPA) yang memenuhi standar kesehatan dan lingkungan (Pasal 17-24). Larangan utama mencakup pembuangan sembarangan, pembakaran tidak sesuai teknis, open dumping, dan memasukkan sampah ke wilayah Provinsi (Pasal 31). Gubernur menetapkan kebijakan strategis dan mengelola TPA Regional, sedangkan Bupati/Walikota bertanggung jawab atas pelaksanaan pengelolaan sampah di wilayahnya. Pelanggaran dihukum pidana maksimal 6 bulan atau denda Rp50.000.000 (Pasal 38).