Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang NAGARI

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari menetapkan Nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang menyelenggarakan pemerintahan berdasarkan hukum adat sesuai filosofi Adat Basandi Syara’ – Syara’ Basandi Kitabullah. Struktur kelembagaan Nagari terdiri atas Kerapatan Adat Nagari (KAN) sebagai lembaga permusyawaratan tertinggi, Pemerintah Nagari yang dipimpin Kapalo Nagari (dipilih KAN secara musyawarah), dan Peradilan Adat Nagari. Kapalo Nagari menjabat 6 (enam) tahun, dapat diangkat kembali hingga 2 (dua) kali. Perda ini mencabut dan menggantikan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007.

Analisis Hukum: Perda Provinsi Sumatera Barat No. 7 Tahun 2018 tentang Nagari

Konteks Historis

1. Akar Tradisi Nagari:
   Nagari merupakan unit pemerintahan tertua dalam masyarakat Minangkabau, berbasis pada prinsip "adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah". Sebelum kolonialisme Belanda, nagari bersifat otonom dengan sistem demokrasi musyawarah (bulek aia dek pambuluah, bulek kato dek mufakat). Kolonial Belanda mengubah struktur ini dengan memperkenalkan sistem desa (gemente) yang lebih sentralistik. Perda No. 7/2018 merevitalisasi nagari sebagai entitas adat sekaligus pemerintahan modern.

2. Reformasi 2007 ke 2018:
   Perda No. 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari dianggap belum sepenuhnya mengakomodasi hak masyarakat adat. Perubahan pada 2018 dilatarbelakangi oleh UU No. 6/2014 tentang Desa yang memberikan ruang bagi "desa adat" untuk mengelola pemerintahan berdasarkan kearifan lokal.

Aspek Unik Nagari di Sumatera Barat

1. Struktur Khas:

   • Kerapatan Adat Nagari (KAN): Lembaga adat yang berfungsi menjaga tradisi, sementara Wali Nagari bertindak sebagai kepala pemerintahan.
   • Harta Ulayat: Pengaturan tanah adat (ulayat) menjadi salah satu kewenangan khusus nagari, diatur dalam Pasal 18B UUD 1945.

2. Integrasi Adat dan Birokrasi:
   Perda ini menegaskan bahwa pemilihan Wali Nagari harus melibatkan KAN dan mempertimbangkan kriteria adat (misalnya, berasal dari suku asli nagari). Ini berbeda dengan sistem desa pada umumnya di Indonesia.

Dasar Hukum dan Signifikansi Nasional

1. Harmonisasi dengan UU Desa 2014:
   Perda No. 7/2018 menjembatani UU No. 6/2014 dengan konteks lokal Sumatera Barat. Misalnya:

   • Pasal 109 UU Desa: Memberikan kewenangan kepada pemerintah provinsi untuk menetapkan pedoman pengaturan nagari.
   • Permendagri No. 44/2016: Menjadi acuan teknis penguatan kelembagaan adat.

2. Pengakuan Masyarakat Hukum Adat:
   Perda ini mempertegas posisi nagari sebagai subjek hukum yang diakui negara, sesuai Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 tentang hutan adat.

Perubahan Utama dari Perda Sebelumnya

1. Kelembagaan yang Diperkuat:

   • Penambahan fungsi Badan Musyawarah Nagari (BMN) sebagai mitra Wali Nagari dalam perencanaan pembangunan.
   • Penegasan peran KAN dalam pengambilan keputusan strategis (misalnya, alokasi anggaran adat).

2. Masa Jabatan Wali Nagari:
   Diatur maksimal 2 periode (6 tahun), mencerminkan prinsip akuntabilitas sekaligus menjaga stabilitas kepemimpinan adat.

3. Pembinaan oleh Provinsi:
   Pemerintah provinsi wajib memfasilitasi pelatihan dan pendanaan untuk nagari, mengurangi ketergantungan pada kabupaten/kota.

Tantangan Implementasi

1. Potensi Konflik Kewenangan:
   Misalnya, tumpang-tindih antara KAN (lembaga adat) dan BMN (lembaga pemerintahan) dalam pengelolaan sumber daya.

2. Regulasi Turunan:
   Sebagian kabupaten/kota di Sumbar belum sepenuhnya menyelaraskan Perda Nagari dengan peraturan daerah mereka, terutama terkait pengakuan harta ulayat.

3. Transparansi Anggaran:
   Mekanisme pengelolaan dana nagari (ADD/DAU) perlu diawasi ketat untuk mencegah penyalahgunaan.

Rekomendasi Strategis

1. Sosialisasi Partisipatif:
   Pelibatan tokoh adat (ninik mamak), alim ulama, dan cendekiawan dalam sosialisasi Perda ke tingkat komunitas.

2. Sinergi dengan Perda Lain:
   Misalnya, integrasi dengan Perda No. 6/2014 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat untuk memperkuat basis legitimasi.

3. Pemetaan Ulayat:
   Perlu percepatan sertifikasi tanah ulayat oleh pemerintah daerah untuk menghindari sengketa dengan pihak ketiga (misalnya, perusahaan sawit).

Kesimpulan:
Perda No. 7/2018 adalah langkah progresif dalam merekonstruksi tata kelola nagari yang berakar pada adat Minangkabau namun responsif terhadap tuntutan transparansi dan akuntabilitas modern. Keberhasilannya bergantung pada komitmen seluruh pemangku kepentingan, terutama dalam menjaga keseimbangan antara adat dan birokrasi.