Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tenten Desa Adat di Bali

Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020 mengatur pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat. Wajib mendaftarkan Awig-Awig dan Pararem Desa Adat ke Dinas dalam bahasa Bali dan Indonesia dengan format berkode dan nomor registrasi sesuai ketentuan. Sekretariat Majelis Desa Adat (MDA) dibentuk di tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan untuk mendukung administrasi, pelaporan, dan pembinaan. Rencana Pembangunan Desa Adat 5 tahunan disusun berpedoman pada Visi Bali, menjadi dasar APB Desa Adat. Kawasan Perdesaan Desa Adat dikembangkan melalui kerja sama Desa Adat dengan prinsip saling menguntungkan, dibiayai APBD Semesta Berencana Provinsi. Perekonomian Adat Bali diatur melalui Lembaga Otoritas Perekonomian Adat Bali berbasis nilai lokal. Awig-Awig dan Pararem yang telah ada tetap berlaku hingga dua tahun sejak Peraturan Gubernur berlaku.