Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif

Berikut analisis mendalam mengenai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PANRB) Nomor 11 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif, dilengkapi konteks historis dan informasi tambahan yang relevan:

Konteks Historis dan Latar Belakang

1. Fokus Pemerintah pada Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

   • Sektor pariwisata dan ekonomi kreatif merupakan prioritas nasional Indonesia sejak awal 2020-an, terutama untuk pemulihan pasca-pandemi COVID-19.
   • Regulasi ini lahir sebagai respons terhadap kebutuhan SDM profesional yang mampu mendorong daya saing sektor tersebut, sejalan dengan program "Pariwisata Super Prioritas" dan "Making Indonesia 4.0" yang digagas pemerintah.

2. Reformasi Birokrasi dan Meritokrasi

   • Permen ini adalah bagian dari agenda besar reformasi birokrasi KemenPANRB untuk menciptakan aparatur sipil negara (ASN) yang kompeten dan berbasis kinerja.
   • Dasar utamanya adalah UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN yang mengamanatkan pengembangan jabatan fungsional berbasis kompetensi.

3. Kebutuhan Klasifikasi Jabatan Spesifik

   • Sebelumnya, pengelolaan SDM di bidang kepariwisataan dan ekonomi kreatif belum memiliki kerangka jabatan fungsional yang terstruktur. Permen ini menjawab kebutuhan tersebut dengan mengklasifikasikan tugas, jenjang karir, dan standar kinerja yang jelas.

Poin Krusial yang Perlu Dipahami

1. Struktur Jabatan Fungsional Adyatama

   • Jabatan ini termasuk dalam Rumpun Kebijakan dan Pelayanan Publik (berdasarkan Keputusan Presiden No. 87/1999).
   • Terdiri dari 4 jenjang: Ahli Pertama, Ahli Muda, Ahli Madya, dan Ahli Utama, dengan syarat angka kredit (PAK) yang ketat untuk kenaikan pangkat.

2. Korelasi dengan Kebijakan Nasional

   • Permen ini mendukung RPJMN 2020–2024 yang menargetkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai penyumbang 7,4% PDB.
   • Sinergi dengan Perpres No. 142/2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Industri Kreatif Nasional.

3. Aspek Kompetensi

   • Kompetensi teknis yang diatur mencakup pengembangan destinasi wisata, manajemen ekonomi kreatif, dan digitalisasi sektor, sesuai tren global seperti sustainable tourism dan creative economy 4.0.

4. Implikasi pada Manajemen ASN

   • Instansi pembina (Kemenparekraf) wajib menyusun peta kebutuhan SDM dan program pelatihan berbasis kompetensi untuk menjamin kualitas pelayanan publik.

Tantangan Implementasi

1. Koordinasi Lintas Sektor

   • Jabatan fungsional ini harus terintegrasi dengan kebijakan daerah, mengingat pariwisata dan ekonomi kreatif sering dikelola oleh pemerintah provinsi/kabupaten.

2. Penilaian Kinerja yang Objektif

   • Sistem angka kredit (PAK) untuk kenaikan jabatan berpotensi menimbulkan bias jika tidak didukung instrumen penilaian yang transparan.

3. Adaptasi Teknologi

   • ASN di bidang ini dituntut menguasai teknologi digital (misalnya: virtual tourism, e-commerce kreatif), yang memerlukan pembaruan kurikulum pelatihan secara berkala.

Perbandingan dengan Regulasi Sebelumnya

• Permen ini melengkapi Permen PANRB No. 13/2019 tentang Pengusulan Jabatan Fungsional PNS, dengan fokus spesifik pada sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.
• Berbeda dengan jabatan fungsional umum, Permen 11/2021 menekankan keterampilan teknis berbasis industri kreatif, seperti pengelolaan creative hub dan cultural heritage.

Rekomendasi Strategis

1. Sosialisasi Intensif

   • Perlu pelatihan massif bagi ASN dan pemangku kepentingan untuk memahami mekanisme jabatan fungsional ini.

2. Kolaborasi dengan Industri

   • KemenPANRB dan Kemenparekraf harus melibatkan pelaku industri dalam penyusunan standar kompetensi agar relevan dengan kebutuhan pasar.

3. Evaluasi Berkala

   • Peninjauan regulasi setiap 3–5 tahun untuk menyesuaikan dinamika sektor, terutama pasca-pandemi dan revolusi industri 4.0.

Kesimpulan

Permen PANRB No. 11/2021 adalah langkah progresif untuk memperkuat kapasitas ASN di sektor strategis, sekaligus mencerminkan komitmen pemerintah dalam membangun birokrasi yang adaptif dan berorientasi hasil. Keberhasilannya bergantung pada implementasi yang konsisten dan dukungan infrastruktur pendukung (teknologi, anggaran, dan sinergi kebijakan).