Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Penata Perizinan

Analisis Peraturan Menteri PANRB Nomor 22 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Penata Perizinan

Konteks Historis dan Tujuan Strategis

1. Reformasi Birokrasi dan Simplifikasi Perizinan
   Peraturan ini lahir dalam rangka memperkuat agenda Reformasi Birokrasi yang digalakkan pemerintah Indonesia, khususnya di bawah Kementerian PANRB. Fokus utamanya adalah meningkatkan kualitas layanan publik, termasuk perizinan, yang sebelumnya sering dikeluhkan karena prosedur berbelit-belit, lambat, dan rentan praktik korupsi.

   • Tautan dengan Omnibus Law Cipta Kerja (UU No. 11/2020):
     Regulasi ini menjadi turunan langsung dari semangat UU Cipta Kerja yang bertujuan memangkas kompleksitas perizinan untuk menarik investasi. Penataan jabatan fungsional Penata Perizinan diharapkan mempercepat implementasi sistem perizinan berbasis risiko melalui Online Single Submission (OSS).

2. Digitalisasi Layanan Publik
   Pada 2022, pemerintah sedang gencar menerapkan transformasi digital di sektor pelayanan, termasuk perizinan. Keberadaan Penata Perizinan yang kompeten menjadi kunci sukses operasionalisasi platform digital seperti OSS, yang memerlukan SDM terampil dalam mengelola proses administrasi, analisis risiko, dan koordinasi lintas instansi.

Informasi Tambahan yang Esensial

1. Standarisasi Kompetensi dan Karir

   • Jabatan Penata Perizinan dirancang sebagai jabatan fungsional, artinya memerlukan sertifikasi keahlian khusus dan memiliki jenjang karir jelas (mulai dari Ahli Pertama hingga Ahli Utama).
   • Kompetensi yang diatur meliputi pemahaman regulasi perizinan, kemampuan analitis, penguasaan teknologi informasi, serta integritas dalam pelayanan.

2. Penghapusan Diskresi yang Arbitrer
   Sebelumnya, banyak praktik perizinan bergantung pada interpretasi individu petugas, menyebabkan ketidakseragaman. Dengan Permen ini, proses perizinan distandardisasi melalui SOP yang terintegrasi, mengurangi celah penyalahgunaan wewenang.

3. Dampak pada Investasi dan Ease of Doing Business (EoDB)
   Regulasi ini sejalan dengan upaya Indonesia meningkatkan peringkat EoDB. Dengan adanya SDM profesional di bidang perizinan, diharapkan waktu pengurusan izin usaha (terutama untuk sektor strategis seperti pariwisata, energi, dan logistik) semakin efisien.

Tantangan Implementasi

• Kapasitas SDM:
  Tidak semua daerah memiliki sumber daya yang memadai untuk merekrut atau melatih Penata Perizinan berkompetensi tinggi, terutama di wilayah tertinggal.
• Koordinasi Lintas Instansi:
  Efektivitas jabatan ini bergantung pada sinergi dengan kementerian/lembaga teknis (e.g., BKPM, Kemenkomarves) serta pemerintah daerah.

Rekomendasi untuk Klien

• Bagi pelaku usaha, Permen ini berpotensi mempermudah proses perizinan, asalkan memahami mekanisme dan persyaratan yang telah distandardisasi.
• Bagi aparatur sipil, pengembangan kompetensi melalui pelatihan teknis dan sertifikasi wajib diprioritaskan untuk memenuhi kriteria jabatan fungsional ini.

Permen PANRB 22/2022 mencerminkan komitmen pemerintah membangun ekosistem perizinan yang transparan dan akuntabel, meski keberhasilannya sangat bergantung pada konsistensi implementasi di lapangan.