Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan

Analisis Peraturan Menteri PANRB No. 30 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan

Berikut konteks historis dan informasi tambahan yang perlu diketahui terkait peraturan ini:

1. Latar Belakang dan Tujuan Strategis

• Peraturan ini muncul dalam rangka memperkuat tata kelola lingkungan hidup di Indonesia, sejalan dengan komitmen global seperti Paris Agreement dan Sustainable Development Goals (SDGs).
• AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) menjadi instrumen kunci untuk mencegah kerusakan lingkungan akibat pembangunan. Namun, sebelum 2019, belum ada payung hukum yang mengatur standar kompetensi dan struktur karir bagi pejabat fungsional pengendali dampak lingkungan.
• Peraturan ini bertujuan memastikan kualitas SDM aparatur di bidang pengendalian dampak lingkungan melalui penjenjangan jabatan, sertifikasi, dan pengembangan kapasitas yang terstruktur.

2. Konteks Regulasi Terkait

• UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup: Peraturan ini merupakan turunan dari UU tersebut, khususnya Pasal 34 yang mewajibkan adanya analisis dampak lingkungan untuk kegiatan berisiko.
• Reformasi Birokrasi: Peraturan ini sejalan dengan agenda Kementerian PANRB dalam menciptakan aparatur yang kompeten, akuntabel, dan berkinerja tinggi, terutama di sektor strategis seperti lingkungan.
• Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil: Menjadi dasar hukum pengaturan jabatan fungsional, termasuk pengendali dampak lingkungan.

3. Poin Krusial yang Perlu Dicermati

• Jenjang Jabatan dan Kompetensi:
  Peraturan ini membagi jabatan fungsional pengendali dampak lingkungan ke dalam 4 (empat) jenjang:

  1. Pengendali Dampak Lingkungan Pertama (Ahli Pertama)
  2. Pengendali Dampak Lingkungan Muda (Ahli Muda)
  3. Pengendali Dampak Lingkungan Madya (Ahli Madya)
  4. Pengendali Dampak Lingkungan Utama (Ahli Utama)
     Setiap jenjang memerlukan sertifikasi kompetensi dan angka kredit tertentu.

• Peran dalam Proses AMDAL:
  Pejabat fungsional ini bertugas menilai dokumen AMDAL, memastikan kepatuhan proyek terhadap standar lingkungan, serta memberikan rekomendasi teknis. Hal ini mengurangi risiko konflik antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.

• Implikasi pada Sektor Pembangunan:
  Dengan adanya peraturan ini, proyek strategis nasional (seperti infrastruktur, pertambangan, atau perkebunan) wajib melibatkan pengendali dampak lingkungan yang tersertifikasi, sehingga memperkuat aspek keberlanjutan.

4. Tantangan Implementasi

• Keterbatasan SDM Berkualitas:
  Di daerah terpencil, jumlah tenaga ahli lingkungan yang memenuhi standar masih terbatas, berpotensi menghambat proses perizinan proyek.
• Potensi Konflik Kepentingan:
  Pejabat fungsional ini rentan terhadap tekanan politik atau korupsi, terutama dalam proyek bernilai ekonomi tinggi.
• Kesiapan Infrastruktur Pendukung:
  Pelatihan, sistem pengawasan, dan anggaran untuk sertifikasi perlu diperkuat agar peraturan ini efektif di lapangan.

5. Relevansi dengan Isu Kontemporer

• Transisi Energi dan Dekarbonisasi:
  Peran pengendali dampak lingkungan semakin krusial dalam menilai proyek energi terbarukan (PLTS, PLTA) maupun transisi dari energi fosil.
• Perlindungan Biodiversitas:
  Jabatan ini menjadi garda terdepan dalam mencegah kerusakan keanekaragaman hayati akibat ekspansi industri.

Kesimpulan

Permen PANRB No. 30/2019 adalah respons atas tuntutan pembangunan berkelanjutan dan reformasi birokrasi. Keberhasilannya bergantung pada konsistensi implementasi, dukungan anggaran, dan integritas pejabat fungsional dalam menjalankan mandat lingkungan.