Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 55 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan

Analisis Peraturan Menteri PANRB Nomor 55 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan

Konteks Historis dan Tujuan

1. Penyempurnaan Regulasi Sebelumnya
   Peraturan ini menggantikan/memperbarui regulasi sebelumnya terkait jabatan fungsional pustakawan, seperti Permenpan RB No. 9 Tahun 2014. Perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pengelolaan perpustakaan di era digital serta meningkatkan profesionalisme pustakawan sebagai bagian dari reformasi birokrasi.

2. Reformasi Birokrasi dan Merit Sistem
   Permen ini sejalan dengan kebijakan KemenPANRB untuk memperkuat sistem merit dalam pengelolaan ASN, di mana kenaikan jabatan didasarkan pada kompetensi, kinerja, dan sertifikasi profesi. Pustakawan, sebagai ujung tombak layanan informasi publik, dituntut memiliki standar kompetensi yang jelas dan terukur.

3. Dukungan terhadap UU No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan
   Regulasi ini menjabarkan implementasi Pasal 29 UU Perpustakaan yang mewajibkan pustakawan memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikasi. Hal ini memperkuat peran perpustakaan sebagai pusat pengetahuan dan informasi yang mendukung literasi nasional.

Poin Krusial yang Perlu Diketahui

1. Struktur Jabatan dan Angka Kredit

   • Permen ini mengatur jenjang jabatan fungsional pustakawan (mulai dari Ahli Pertama hingga Ahli Utama) beserta angka kredit yang harus dipenuhi untuk kenaikan pangkat.
   • Kegiatan yang dinilai mencakup pengembangan koleksi, layanan perpustakaan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.

2. Sertifikasi Kompetensi
   Pustakawan wajib memiliki sertifikasi kompetensi sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) ISO 19796-1 untuk memastikan kualitas layanan. Sertifikasi ini dikeluarkan oleh lembaga yang ditunjuk oleh KemenPANRB.

3. Penyesuaian dengan Teknologi Informasi
   Regulasi ini mengakomodasi peran pustakawan dalam mengelola digital library, e-resources, dan literasi informasi berbasis teknologi, yang semakin relevan pasca pandemi COVID-19.

4. Hak dan Kewajiban

   • Pustakawan berhak mendapatkan pelatihan berkala dan pengembangan karir.
   • Diwajibkan mematuhi Kode Etik Pustakawan Indonesia yang menekankan integritas, netralitas, dan pelayanan publik.

Tantangan Implementasi

1. Kesenjangan Kompetensi
   Pustakawan di daerah terpencil mungkin kesulitan memenuhi persyaratan sertifikasi akibat keterbatasan akses pelatihan dan infrastruktur digital.

2. Anggaran Pelatihan
   Instansi pemerintah perlu mengalokasikan anggaran khusus untuk program sertifikasi dan pengembangan kompetensi, yang belum merata di semua daerah.

3. Koordinasi Lintas Lembaga
   Perlu sinergi antara Perpustakaan Nasional, KemenPANRB, BKN, dan pemerintah daerah untuk memastikan implementasi konsisten.

Signifikansi bagi Stakeholder

• ASN Pustakawan: Memiliki jalur karir yang jelas dan insentif peningkatan kompetensi.
• Instansi Pemerintah: Meningkatkan kualitas layanan perpustakaan sebagai sarana edukasi publik.
• Masyarakat: Mendapat manfaat dari layanan perpustakaan yang lebih profesional dan berbasis teknologi.

Rekomendasi: Pustakawan dan instansi terkait perlu segera melakukan pemetaan kompetensi dan menyusun rencana pengembangan karir sesuai ketentuan dalam Permen ini untuk menghindari stagnasi jabatan.