Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 Tahun 2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya

Berikut analisis mendalam mengenai Peraturan Menteri PANRB Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya, dilengkapi konteks historis dan informasi pendukung yang relevan:

Konteks Historis

1. Reformasi Birokrasi Era 2000-an
   Peraturan ini lahir dalam era transisi reformasi birokrasi pasca-Orde Baru, di mana pemerintah berupaya memperkuat akuntabilitas sektor publik melalui penguatan peran auditor internal. Krisis ekonomi 1998 dan tuntutan transparansi pasca-Reformasi 1998 menjadi latar belakang penting.

2. Harmonisasi dengan UU Keuangan Negara
   Peraturan ini merupakan turunan dari UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara, yang mewajibkan penguatan kapasitas auditor untuk mencegah korupsi dan inefisiensi APBN.

3. Respons atas Lemahnya Pengawasan Internal
   Maraknya kasus korupsi di lembaga pemerintah (misalnya kasus BLBI) mendorong KemenPANRB untuk menstandarkan kompetensi auditor fungsional sebagai garda depan pengawasan internal.

Tujuan Utama

1. Penataan Karir Auditor Fungsional

   • Menetapkan jenjang jabatan (Auditor Pertama hingga Utama) dan angka kredit sebagai dasar promosi.
   • Memastikan auditor memiliki kompetensi teknis (seperti audit investigatif) dan non-teknis (manajerial).

2. Peningkatan Kualitas Audit

   • Standar angka kredit dirancang untuk mendorong auditor aktif dalam pengembangan profesi (penulisan jurnal, pelatihan, inovasi metode audit).

3. Integrasi dengan Sistem Meritokrasi ASN
   Peraturan ini selaras dengan kebijakan Manajemen ASN Berbasis Kinerja yang mulai diterapkan KemenPANRB sejak 2007.

Poin Krusial yang Sering Diabaikan

1. Penekanan pada Audit Berbasis Risiko
   Pasal 7 secara implisit mengamanatkan auditor untuk menerapkan risk-based audit, meskipun istilah ini belum populer saat itu.

2. Kewajiban Pengembangan Diri
   Angka kredit tidak hanya dari tugas utama, tetapi juga dari karya inovatif (seperti modul pelatihan/sistem IT audit) yang berdampak pada institusi.

3. Sanksi Profesi
   Pasal 15 mengatur sanksi administratif (penundaan kenaikan pangkat) bagi auditor yang melanggar Kode Etik Profesi Auditor, meski belum diatur detail teknisnya.

Perubahan dan Pencabutan

Peraturan ini tidak berlaku lagi sejak diterbitkannya Peraturan Menteri PANRB Nomor 15 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Auditor. Beberapa perubahan mendasar dalam regulasi 2020:

1. Penambahan kompetensi audit berbasis teknologi digital.
2. Penyederhanaan perhitungan angka kredit dengan bobot lebih besar pada kinerja substantif.
3. Integrasi dengan Sistem Merit ASN (SIMPEG/BKN).

Regulasi Terkait yang Perlu Diperhatikan

1. Perka BPKP No. 9/2023 tentang Standar Audit Intern Pemerintah.
2. PP No. 11/2017 tentang Manajemen PNS (khususnya pengaturan jabatan fungsional).
3. UU No. 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (prinsip merit dalam pengembangan karir).

Implikasi Praktis bagi Auditor Saat Ini

Meski sudah dicabut, peraturan ini menjadi dasar filosofis bagi sistem pengawasan internal modern, terutama dalam hal:

• Penghargaan terhadap kompetensi teknis sebagai syarat utama karir auditor.
• Keterkaitan antara kinerja individu dan kualitas pengawasan keuangan negara.

Catatan tentang BPKP

Sebagai otoritas pengawasan internal pemerintah, BPKP kerap merujuk peraturan ini sebelum 2020 untuk menyusun program diklat dan sertifikasi auditor, meski kini telah diadaptasi dengan dinamika audit kontemporer (e.g., audit big data, forensik digital).

Jika memerlukan analisis lebih spesifik (misalnya: transisi regulasi 2008→2020 atau kasus sengketa terkait angka kredit), silakan ajukan pertanyaan lanjutan.