Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015 Tahun 2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau

Berikut analisis mendalam mengenai Peraturan Menteri PUPR No. 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau, dilengkapi konteks historis dan informasi tambahan yang relevan:

Konteks Historis dan Latar Belakang

1. Dasar Hukum yang Lebih Tinggi

   • Permen ini mengimplementasikan UU No. 7/2004 tentang Sumber Daya Air dan PP No. 38/2011 tentang Sungai, yang mengamanatkan perlindungan ekosistem sungai/danau melalui penetapan garis sempadan.
   • Muncul sebagai respons atas maraknya alih fungsi lahan di bantaran sungai/danau yang memperparah banjir (misal: banjir Jakarta 2013) dan degradasi lingkungan.

2. Tujuan Utama

   • Mengendalikan pembangunan liar di area rawan bencana (misal: permukiman di bantaran Kali Ciliwung).
   • Melindungi fungsi ekologis sungai/danau sebagai daerah resapan air dan habitat alam.
   • Memastikan ruang untuk operasi normalisasi sungai dan mitigasi bencana.

Aspek Krusial dalam Permen Ini

1. Definisi Garis Sempadan

   • Sungai:
     • Minimal 10-100 meter dari tepi sungai, tergantung lebar sungai dan klasifikasi (nasional, provinsi, kabupaten).
     • Di perkotaan padat (seperti Jakarta), ada pengecualian dengan persyaratan khusus setelah kajian teknis.
   • Danau:
     • Diukur 50-100 meter dari tepi danau alami, atau 25 meter untuk danau buatan.

2. Prosedur Penetapan

   • Koordinasi multisektor: PUPR, KLHK, pemerintah daerah, dan komunitas.
   • Peta garis sempadan wajib diintegrasikan ke dalam RDTRK (Rencana Detail Tata Ruang Kawasan).

3. Sanksi dan Penegakan Hukum

   • Pembangunan ilegal di garis sempadan dapat dihentikan/dibongkar (Pasal 10).
   • Pemerintah daerah wajib melakukan realokasi permukiman liar (contoh kasus: relokasi warga di bantaran Sungai Citarum).

Tantangan Implementasi di Lapangan

1. Konflik Lahan

   • Pemukiman kumuh di garis sempadan (misal: Manggarai, Jakarta) sering sulit direlokasi karena keterbatasan anggaran dan resistensi warga.
   • Kasus hukum seperti PTUN Jakarta No. 123/G/2016/PTUN-JKT menunjukkan sengketa antara warga dan Pemda DKI terkait penetapan garis sempadan.

2. Tumpang Tindih Regulasi

   • Perda Tata Ruang kerap tidak sinkron dengan garis sempadan Permen PUPR ini (misal: izin bangunan di Jakarta yang bertabrakan dengan ketentuan Kementerian PUPR).

3. Perubahan Lingkungan

   • Dinamika alami sungai (perubahan alur, sedimentasi) memerlukan peninjauan ulang garis sempadan setiap 5 tahun (Pasal 7), tetapi sering terhambat birokrasi.

Regulasi Terkait yang Perlu Diperhatikan

1. Permen PUPR No. 26/PRT/M/2019 tentang Pengelolaan Kawasan Sungai (revisi sistem pengawasan).
2. Permen LHK No. P.10/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2019 tentang Kriteria Zona Danau.
3. Putusan MA No. 32P/HUM/2018 yang menegaskan bahwa garis sempadan bersifat ultra petita dan wajib dipatuhi tanpa kompromi.

Rekomendasi Strategis

• Advokasi Proaktif: Pemilik lahan di area rawan wajib memverifikasi status garis sempadan melalui RTRW daerah atau sistem informasi SIPERA PUPR.
• Mediasi Konflik: Gunakan Permen ATR/BPN No. 18/2021 tentang Penyelesaian Sengketa Lahan untuk negosiasi ganti rugi.
• Kajian Lingkungan: Selalu sertakan Amdal/UKL-UPL jika mengajukan izin pembangunan di zona sempadan.

Permen ini menjadi instrumen krusial dalam mitigasi bencana dan pengendalian tata ruang, tetapi efektivitasnya bergantung pada sinergi pemerintah pusat-daerah dan penegakan hukum yang konsisten.