Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat mengatur pembinaan, penataan, dan pengelolaan Puskesmas sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan pelayanan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif secara terpadu. Puskesmas wajib memiliki izin operasional dari pemerintah daerah dan memenuhi persyaratan lokasi, bangunan, prasarana, laboratorium, perbekalan kesehatan, serta sumber daya manusia sesuai kategori wilayah (tidak terpencil, terpencil, sangat terpencil) dan kemampuan pelayanan (nonrawat inap atau rawat inap). Struktur organisasi Puskesmas terdiri atas kepala Puskesmas dan lima klaster fungsional: manajemen, kesehatan ibu-anak, kesehatan dewasa-lansia, penanggulangan penyakit menular-kesehatan lingkungan, dan dukungan lintas klaster. Puskesmas harus merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pelayanan kesehatan berbasis sistem klaster dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah dan kebutuhan masyarakat. Regulasi ini mengamanatkan integrasi Puskesmas dalam sistem jejaring pelayanan kesehatan primer dan mewajibkan pendokumentasian serta pelaporan melalui Sistem Informasi Kesehatan Nasional.