Analisis Permenkes No. 26 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan UU No. 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan
Konteks Historis dan Latar Belakang
-
Pijakan UU No. 38/2014:
Peraturan ini merupakan turunan dari UU No. 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan, yang menjadi payung hukum pertama yang secara khusus mengatur profesi perawat di Indonesia. Sebelumnya, praktik keperawatan hanya diatur secara parsial dalam UU Kesehatan No. 36 Tahun 2009 dan peraturan sektoral lainnya. UU No. 38/2014 lahir untuk menjawab kebutuhan standarisasi kompetensi, perlindungan hukum bagi perawat, dan penguatan peran perawat dalam sistem kesehatan nasional. -
Kesenjangan Waktu 5 Tahun:
Terdapat jeda waktu 5 tahun antara UU No. 38/2014 dan Permenkes No. 26/2019. Hal ini mencerminkan kompleksitas penyusunan aturan teknis, termasuk negosiasi dengan pemangku kepentingan (seperti Persatuan Perawat Nasional Indonesia/PPNI, asosiasi rumah sakit, dan Kementerian PANRB) terkait kewenangan, sertifikasi, dan tata kelola praktik keperawatan.
3 Tuntutan Global dan Nasional:
- Global: Standar keperawatan internasional (WHO, ICN) mendorong Indonesia untuk memperkuat regulasi profesi kesehatan, termasuk perawat, agar sejalan dengan praktik global, terutama dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang memungkinkan mobilitas tenaga kesehatan lintas negara.
- Nasional: Pemerintah ingin meningkatkan kualitas layanan kesehatan, terutama setelah implementasi JKN-KIS (Jaminan Kesehatan Nasional), di mana perawat menjadi ujung tombak pelayanan primer.
Poin Krusial dalam Permenkes No. 26/2019
-
Sertifikasi dan Registrasi:
- Perawat wajib memiliki Sertifikat Kompetensi (melalui uji kompetensi) dan Surat Tanda Registrasi (STR) yang diterbitkan oleh Konsil Keperawatan. Ini menjamin hanya perawat yang memenuhi standar yang boleh praktik.
- STR harus diperbarui setiap 5 tahun dengan syarat mengikuti pendidikan berkelanjutan (Continuing Professional Development/CPD).
-
Pengaturan Praktik Mandiri:
Perawat diperbolehkan membuka praktik mandiri (misalnya: home care, klinik keperawatan) dengan syarat memiliki pengalaman minimal 3 tahun dan izin dari pemerintah daerah. Ini memperluas peran perawat di luar institusi rumah sakit. -
Delegasi Tugas Medis:
Perawat dapat melaksanakan tindakan medis tertentu yang didelegasikan oleh dokter (misalnya: pemberian obat, prosedur invasif ringan) dengan protokol yang ketat untuk mencegah malpraktik. -
Sanksi Disiplin:
Pelanggaran kode etik (seperti pelanggaran kerahasiaan pasien atau praktik tanpa STR) dapat berujung pada pencabutan izin praktik melalui mekanisme sidang disiplin oleh Konsil Keperawatan.
Dampak dan Tantangan Implementasi
-
Positif:
- Meningkatkan akuntabilitas dan kualitas pelayanan keperawatan.
- Memperjelas batasan kewenangan perawat, mengurangi tumpang tindih dengan profesi kesehatan lain.
-
Tantangan:
- Ketimpangan Geografis: Sulitnya distribusi perawat tersertifikasi di daerah terpencil.
- Biaya Sertifikasi: Uji kompetensi dan pendidikan berkelanjutan memberatkan perawat dengan penghasilan rendah.
- Tumpang Tindih Regulasi: Koordinasi antara Konsil Keperawatan, Kemenkes, dan pemerintah daerah masih perlu diperkuat.
Rujukan Penting Terkait
- UU No. 36/2014 tentang Tenaga Kesehatan: Memperkuat kerangka regulasi tenaga kesehatan secara holistik.
- Permenkes No. 17/2021 tentang Praktik Keperawatan: Revisi sebagian astek teknis dari Permenkes No. 26/2019.
- Peran PPNI: Organisasi profesi ini aktif mengadvokasi hak perawat, termasuk dalam penyusunan Permenkes ini.
Catatan untuk Klien:
Permenkes ini menjadi dasar hukum untuk menuntut pertanggungjawaban hukum jika terjadi malpraktik keperawatan atau pelanggaran STR. Pastikan institusi kesehatan Anda memastikan seluruh perawat telah tersertifikasi dan memahami batasan kewenangan sesuai regulasi ini. Jika ada sengketa terkait praktik keperawatan, pasal 25-30 Permenkes ini dapat menjadi acuan utama.