Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Infeksi Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Berikut analisis mendalam mengenai Permenkes No. 27 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes), dilengkapi konteks historis dan informasi tambahan:

Konteks Historis

1. Respons terhadap Ancaman Global

   • Dikeluarkan saat ancaman Emerging Infectious Diseases (EID) seperti MERS-CoV dan Ebola masih menjadi perhatian global. Peraturan ini menjadi antisipasi Indonesia terhadap potensi krisis kesehatan internasional.
   • Didorong oleh tingginya angka Healthcare-Associated Infections (HAIs) di Indonesia (misalnya infeksi nosokomial) akibat lemahnya implementasi protokol pencegahan infeksi sebelumnya.

2. Revisi Regulasi Sebelumnya

   • Menggantikan Permenkes No. 1691/Menkes/Per/VIII/2011 tentang Pengendalian Infeksi di Rumah Sakit. Perubahan krusial meliputi:
     • Perluasan cakupan: Tidak hanya rumah sakit, tetapi juga klinik, puskesmas, laboratorium, dan seluruh Fasyankes.
     • Penekanan pada sistem surveilans dan pelaporan insiden infeksi.

Alasan Pengesahan

• Kepatuhan terhadap IHR 2005 (International Health Regulations): Indonesia wajib memperkuat kapasitas pencegahan infeksi sebagai bagian dari komitmen global keamanan kesehatan.
• Tuntutan Akreditasi Fasyankes: Standar IPC menjadi indikator penilaian akreditasi (misalnya oleh KARS untuk rumah sakit).

Substansi Krusial yang Perlu Diketahui

1. Struktur Tim IPC

   • Setiap Fasyankes wajib membentuk Tim Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (TPPI) dengan tugas:
     • Menyusun protokol IPC, pelatihan SDM, audit kepatuhan, dan investigasi wabah.
   • Kewajiban pelaporan HAIs ke Dinas Kesehatan setempat secara berkala.

2. Sanksi Administratif

   • Fasyankes yang melanggar dapat dikenai sanksi berupa teguran, pembekuan izin operasional, hingga pencabutan izin (Pasal 22).

3. Integrasi dengan Kebijakan Lain

   • Terkait Permenkes No. 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien dan UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Tantangan Implementasi

1. Ketimpangan Kapasitas
   • Fasyankes di daerah terpencil seringkali kekurangan sumber daya (APD, alat sterilisasi, dan tenaga ahli IPC).
2. Budaya Kepatuhan
   • Survei Kemenkes (2019) menunjukkan hanya 45% rumah sakit yang memenuhi standar hand hygiene.

Dampak dan Evaluasi

• Pasca-COVID-19: Permenkes ini menjadi acuan utama penanganan infeksi selama pandemi, meski terungkap kelemahan seperti keterbatasan APD di fase awal.
• Revisi 2021: Kemenkes mengeluarkan Pedoman IPC revisi untuk mengakomodasi pembelajaran dari COVID-19, termasuk penggunaan teknologi disinfeksi canggih.

Rekomendasi untuk Stakeholder

• Fasyankes: Lakukan gap analysis infrastruktur IPC dan ajukan anggaran prioritas ke pemda/pemprov.
• Tenaga Kesehatan: Manfaatkan platform e-learning Kemenkes (SehatPedia) untuk pelatihan IPC gratis.

Permenkes No. 27/2017 merupakan langkah progresif untuk meminimalisir risiko infeksi, namun efektivitasnya bergantung pada keseriusan implementasi dan dukungan anggaran.