Peraturan Menteri Hukum Nomor 18 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar, dan Berakhirnya Status Badan Hukum Perkumpulan

Peraturan Menteri Hukum No. 18 Tahun 2025 mencabut Permen HAM No. 3 Tahun 2016 dan No. 10 Tahun 2019, mengatur tata cara pengajuan pengesahan badan hukum Perkumpulan, persetujuan perubahan anggaran dasar, serta berakhirnya status badan hukum melalui Sistem Administrasi Badan Hukum. Pengesahan badan hukum dimulai dengan persetujuan nama Perkumpulan yang memenuhi syarat (huruf latin, minimal 3 kata, tidak bertentangan peraturan), dilanjutkan pengajuan akta notaris lengkap. Perubahan anggaran dasar yang mengubah nama harus didahului persetujuan nama. Berakhirnya status badan hukum memerlukan notulen rapat pembubaran, pengumuman media massa, dan berkas likuidasi. Seluruh proses dilakukan elektronik dengan verifikasi dalam 14 hari.