Peraturan Menteri Hukum Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penetapan, Pembinaan, dan Pengawasan Organisasi Notaris

Peraturan Menteri Hukum RI No. 24 Tahun 2025 menetapkan Ikatan Notaris Indonesia (INI) sebagai satu-satunya organisasi notaris yang diakui. Organisasi wajib memenuhi kewajiban: menjalankan tata kelola profesional, menyusun laporan kinerja tahunan, menyampaikan laporan keuangan teraudit, serta memperoleh persetujuan Menteri untuk kerja sama. Pembinaan dan pengawasan oleh Menteri melalui Direktur Jenderal pada aspek tata kelola, pelayanan, keuangan, dan kepengurusan. Pelanggaran terhadap kewajiban dikenai sanksi administratif berjenjang: surat peringatan tertulis pertama, terakhir, hingga pembekuan kepengurusan.