Peraturan Menteri Hukum Nomor 49 Tahun 2025 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas

Materi Pokok Peraturan

Permenkum ini mengatur syarat dan tata cara pendirian, perubahan, dan pembubaran badan hukum Perseroan Terbatas. Permohonan pendirian, perubahan, dan pembubaran badan hukum Perseroan diajukan oleh pemohon kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum dengan menggunakan Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) secara elektronik. Peraturan ini juga mengatur kewajiban penyampaian laporan tahunan Perseroan, penambahan dokumen pemilik manfaat (beneficial ownership), serta pemeriksaan dalam permohonan perubahan Perseroan. Dengan berlakunya peraturan ini, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.