Peraturan Menteri Hukum Nomor 5 Tahun 2026 tentang Pendaftaran Merek

Materi Pokok Peraturan

Permenkum ini mengatur mengenai pendaftaran Merek yang meliputi syarat dan tata cara Permohonan pendaftaran Merek, Merek Kolektif, pemeriksaan kelengkapan persyaratan, pengumuman dan keberatan, pemeriksaan substantif, persetujuan dan pendaftaran, penerbitan sertifikat Merek, perubahan data, pengalihan hak atas Merek, perpanjangan masa pelindungan, serta perbaikan sertifikat Merek. Permohonan diajukan kepada Menteri secara elektronik melalui laman resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau nonelektronik melalui loket Direktorat Jenderal dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum untuk pendampingan pengajuan.