Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 26 Tahun 2025 tentang Standar Kawasan Industri dan Akreditasi Kawasan Industri

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 26 Tahun 2025 menetapkan standar wajib Kawasan Industri, meliputi infrastruktur (penggunaan lahan maks. 70% kaveling industri, 10% Ruang Terbuka Hijau), pengelolaan lingkungan, dan manajemen layanan. Akreditasi Kawasan Industri diberikan berdasarkan penilaian berbobot: 50% infrastruktur, 25% pengelolaan lingkungan, 25% manajemen layanan. Kawasan Industri terakreditasi berlaku 5 tahun. Perusahaan Kawasan Industri yang tidak memenuhi standar dikenai sanksi administratif dan wajib mengajukan ulang akreditasi paling lambat 2 tahun setelah penetapan status tidak terakreditasi.