Peraturan Menteri Pertanian Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/Permentan/KB.410/1/2018 tentang Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06 Tahun 2025 mengubah Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/2018 dengan menambahkan ketentuan Perizinan Berusaha Subsektor Perkebunan sebagai persyaratan wajib bagi Pelaku Usaha. Perusahaan Perkebunan wajib memiliki Rencana Kerja Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar (RKPPLP) yang disetujui oleh Kepala Dinas sesuai kewenangan sebelum melakukan kegiatan. Pekebun wajib melaporkan kegiatan pembukaan dan/atau pengolahan lahan perkebunan secara tertulis kepada Kepala Desa dan Kepala Dinas kabupaten/kota. Perusahaan diwajibkan memiliki sistem pengendalian kebakaran lahan perkebunan berupa organisasi, sumber daya manusia, dan operasional, dilengkapi dengan jumlah regu pemadam kebakaran dan peralatan sesuai luas lahan. Struktur Brigade Pengendalian Kebakaran Lahan Perkebunan dan Kelompok Tani Peduli Api (KTPA) diatur kembali dengan tugas khusus dalam pencegahan, pemadaman, dan penanganan pasca-kebakaran.