Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Materi Pokok Peraturan

Perppu ini mengubah untuk kedua kalinya UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, antara lain terkait persyaratan dan tata cara seleksi, pemilihan, dan pengajuan calon hakim konstitusi yang melalui uji kelayakan dan kepatutan oleh Panel Ahli yang dibentuk Komisi Yudisial, serta pembentukan Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi oleh Mahkamah Konstitusi bersama Komisi Yudisial.