Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021-2024

Peraturan Presiden No. 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021-2024 bertujuan meningkatkan rasio kewirausahaan nasional hingga 4% pada 2024 melalui penumbuhan ekosistem kewirausahaan yang terkoordinasi. Regulasi ini mengamanatkan penyiapan Dokumen Pengembangan Kewirausahaan Nasional dan Rencana Aksi Kewirausahaan Nasional sebagai pedoman operasional bagi kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan. Seluruh pelaksanaan harus mengacu pada Sistem Informasi Kewirausahaan Nasional sebagai basis data terpadu dan melaporkan capaian secara berkala. Pemerintah wajib memberikan kemudahan dan insentif berupa akses perizinan, pembiayaan, pasar, sertifikasi, serta pemulihan bagi wirausaha terdampak krisis sesuai kapasitas keuangan. Kerja sama lintas sektor diatur melalui Komite Pengembangan Kewirausahaan Nasional yang dibawah Presiden. Pendanaan berasal dari anggaran negara, daerah, dan sumber lain yang sah. Regulasi ini berlaku sampai 31 Desember 2024, sejalan dengan RPJMN 2020-2024.

Analisis Hukum Terkait Perpres No. 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021-2024

Konteks Historis dan Ekonomi

1. RPJMN 2020-2024 sebagai Latar Belakang
   Perpres ini merupakan turunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, khususnya dalam pilar "Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Daya Saing Ekonomi". Kewirausahaan dianggap sebagai motor penggerak ekonomi untuk mengurangi pengangguran, meningkatkan inovasi, dan memperkuat UMKM yang menyumbang 61% PDB Indonesia (BPS, 2021).

2. Rasio Kewirausahaan yang Rendah
   Saat Perpres ini diterbitkan, rasio kewirausahaan Indonesia hanya 3,47% (2021), jauh di bawah negara ASEAN seperti Singapura (8,76%) dan Malaysia (4,74%). Target RPJMN adalah mencapai 3,95% pada 2024. Perpres ini dirancang untuk mengejar ketertinggalan tersebut melalui intervensi struktural.

Komite Pengembangan Kewirausahaan Nasional: Struktur dan Peran Strategis

• Komposisi Komite:
  Dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dengan anggota dari Kemenko Marves, Kemenkeu, Kemendagri, Kemendikbudristek, Kemenaker, serta perwakilan pelaku usaha dan akademisi.
  • Tugas Utama:
    • Menyusun kebijakan terintegrasi antar-kementerian.
    • Memastikan sinkronisasi program pusat-daerah.
    • Mengawasi alokasi anggaran APBN/APBD untuk kewirausahaan.

Aspek Pendanaan dan Insentif

1. APBN dan APBD
   Perpres menegaskan bahwa dana program kewirausahaan bersumber dari anggaran negara/daerah, dengan prioritas pada:

   • Pelatihan kewirausahaan berbasis teknologi.
   • Akses permodalan melalui KUR (Kredit Usaha Rakyat) dan lembaga pembiayaan daerah.
   • Pembinaan UMKM naik kelas (dari mikro ke kecil, kecil ke menengah).

2. Insentif Non-Fiskal

   • Kemudahan perizinan berusaha melalui OSS (Online Single Submission).
   • Perlindungan hukum bagi usaha rintisan (startup).
   • Kolaborasi dengan platform e-commerce untuk perluasan pasar.

Tantangan Implementasi

1. Koordinasi Vertikal-Horizontal

   • Risiko tumpang-tindih program antara pusat dan daerah.
   • Kapasitas keuangan daerah yang tidak merata (hanya 30% daerah memiliki APBD memadai untuk program kewirausahaan).

2. Isu Regulasi Pendukung

   • Perlu harmonisasi dengan UU Cipta Kerja (UU No. 11/2020) terkait kemudahan berusaha.
   • Potensi konflik dengan Perda yang belum mengadopsi prinsip Perpres ini.

Keterkaitan dengan Kebijakan Global

• SDGs 2030:
  Perpres selaras dengan Tujuan 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi) dan Tujuan 9 (Industri, Inovasi, dan Infrastruktur).
• ASEAN Strategic Action Plan for SME Development 2025:
  Memperkuat daya saing UMKM Indonesia di pasar regional.

Rekomendasi untuk Stakeholder

• Bagi Pemerintah Daerah:
  Perlu membuat Perda turunan yang mengatur skema pendanaan spesifik (contoh: Dana Abadi UMKM di DKI Jakarta).
• Bagi Pelaku Usaha:
  Manfaatkan insentif tax allowance untuk startup teknologi berdasarkan PP No. 45/2019.
• Bagi Akademisi/LSM:
  Berperan sebagai mitra dalam pelatihan dan pemantauan dampak program.

Catatan Penting:
Perpres ini menjadi landasan hukum bagi kebijakan "Kartu Prakerja Gelombang 30" yang menyasar peningkatan kompetensi wirausaha muda. Namun, pengawasan ketat diperlukan untuk memastikan anggaran tidak bocor ke program yang tidak tepat sasaran.