Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia

Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 mewajibkan Sertifikasi ISPO bagi seluruh Perusahaan Perkebunan dan Pekebun kelapa sawit sebagai syarat pengelolaan berkelanjutan (ekonomi, sosial, lingkungan). Sertifikasi dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi ISPO terakreditasi yang memenuhi prinsip kepatuhan hukum, pengelolaan lingkungan, hak tenaga kerja, tanggung jawab sosial, transparansi, dan peningkatan berkelanjutan. Pelanggaran kewajiban sertifikasi dikenai sanksi administratif berupa teguran, denda, pembekuan, atau pencabutan sertifikat. Perusahaan wajib bersertifikat sejak peraturan diundangkan, Pekebun 5 tahun kemudian. Sertifikat berlaku 5 tahun dengan penilikan tahunan.

Perpres No. 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO) merupakan langkah strategis pemerintah Indonesia untuk merespons tekanan global sekaligus memperkuat komitmen keberlanjutan di sektor kelapa sawit. Berikut analisis konteks historis dan informasi tambahan yang perlu diketahui:

1. Latar Belakang Internasional: Tekkan Global atas Sawit Indonesia

• Isu Deforestasi dan HAM: Indonesia kerap dikritik komunitas internasional, terutama Uni Eropa (UE) dan LSM lingkungan, terkait praktik deforestasi, kebakaran hutan, serta pelanggaran HAM (seperti pekerja anak dan konflik lahan) di industri sawit.
• Kebijakan UE (RED II): UE mengeluarkan Renewable Energy Directive II (RED II) pada 2018 yang mengklasifikasikan sawit sebagai "high-risk indirect land-use change (ILUC)", membatasi impor sawit ke pasar Eropa. Perpres ini menjadi upaya Indonesia membuktikan bahwa sawitnya berkelanjutan.
• Sengketa WTO: Indonesia menggugat kebijakan diskriminatif UE di WTO (2019) sebagai bagian dari diplomasi sawit. Perpres No. 44/2020 menjadi instrumen hukum untuk memperkuat argumen Indonesia di forum internasional.

2. Evolusi ISPO dari Sukarela ke Wajib

• Awal ISPO (2011): ISPO pertama kali diluncurkan melalui Permentan No. 19/2011 sebagai sertifikasi sukarela. Namun, tingkat adopsi rendah (hanya 20% perusahaan memenuhi kriteria pada 2019).
• Perpres No. 44/2020: Mengubah status ISPO menjadi wajib untuk seluruh pelaku usaha, termasuk perkebunan rakyat. Ini mempertegas komitmen pemerintah mengintegrasikan prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) ke dalam industri sawit.

3. Kepentingan Ekonomi Nasional

• Sawit menyumbang 3,5% PDB Indonesia (2020) dan menjadi penyumbang devisa terbesar ketiga setelah migas dan batu bara.
• Indonesia menguasai 55% pasar minyak sawit global, dengan 16 juta tenaga kerja bergantung pada industri ini. Tanpa sertifikasi berkelanjutan, akses pasar ekspor (terutama UE) terancam.

4. Inklusi Perkebunan Rakyat

• 30% lahan sawit Indonesia dikelola petani kecil, tetapi mayoritas belum memenuhi standar ISPO. Perpres ini mengatur skema pendampingan dan insentif bagi petani, seperti bantuan teknis dan pembiayaan, untuk meningkatkan daya saing.

5. Tantangan Implementasi

• Kapasitas Petani Kecil: Keterbatasan modal, pengetahuan, dan akses teknologi menghambat sertifikasi.
• Tumpang Tindih Regulasi: Perpres ini perlu sinkronisasi dengan UU Cipta Kerja dan peraturan daerah terkait tata ruang.
• Kritik LSM: ISPO dinilai kurang ketat dibanding sertifikasi internasional (misal: RSPO), terutama dalam kritemisahan deforestasi dan partisipasi masyarakat adat.

6. Implikasi Hukum

• Pelaku usaha yang tidak mematuhi ISPO dapat dikenai sanksi administratif, mulai dari teguran hingga pencabutan izin usaha (Pasal 23).
• Perpres ini menjadi dasar hukum bagi Kementerian Pertanian dan KLHK untuk melakukan pengawasan terintegrasi.

Penutup

Perpres No. 44/2020 mencerminkan upaya Indonesia menyeimbangkan kepentingan ekonomi dan keberlanjutan. Meski progresif, efektivitasnya bergantung pada implementasi yang konsisten, sinergi antarlembaga, serta dukungan konkret bagi petani kecil. Ke depan, ISPO berpotensi menjadi standar global jika transparansi dan akuntabilitasnya ditingkatkan.