Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 menetapkan Sistem Kesehatan Nasional (SKN) sebagai pengelolaan kesehatan terpadu oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat, berdasarkan prinsip perikemanusiaan, pemberdayaan, keadilan, dan pengutamaan manfaat. SKN terdiri atas tujuh subsistem inti: upaya kesehatan, penelitian/pengembangan kesehatan, pembiayaan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan, sediaan farmasi/alat kesehatan, manajemen/informasi dan regulasi kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat. Pengelolaan dilakukan secara berjenjang sesuai otonomi daerah dalam kerangka Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 guna mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

Analisis Perpres No. 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (SKN)

Perpres No. 72 Tahun 2012 merupakan tonggak penting dalam sejarah sistem kesehatan Indonesia. Berikut konteks dan informasi tambahan yang perlu diketahui:

1. Latar Historis SKN

• SKN pertama kali diluncurkan tahun 1982 melalui Keputusan Menteri Kesehatan No. 99a/Menkes/SK/III/1982, menekankan pendekatan kuratif.
• Pada 2004, SKN diperkuat melalui Instruksi Presiden (Inpres) No. 7 Tahun 2004 sebagai respons terhadap desentralisasi pasca-Reformasi 1998.
• Perpres 72/2012 menggantikan Inpres 7/2004, mengubah status hukum dari inpres menjadi perpres untuk meningkatkan kekuatan mengikat dan koordinasi lintas sektor.

2. Tujuan Strategis

Perpres ini dirancang sebagai payung hukum menyeluruh untuk:

• Mempersiapkan implementasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dimulai pada 2014 melalui BPJS Kesehatan.
• Menyelaraskan sistem kesehatan dengan tujuan Millenium Development Goals (MDGs), terutama pengurangan angka kematian ibu dan anak.

3. Enam Pilar Utama SKN

Perpres ini mengatur kerangka kerja berbasis:

1. Upaya promotif-preventif (pencegahan penyakit).
2. Pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau.
3. Pembiayaan kesehatan berkeadilan.
4. Sumber daya manusia kesehatan yang kompeten.
5. Obat dan alat kesehatan yang berkualitas.
6. Manajemen kesehatan berbasis teknologi dan informasi.

4. Tantangan Implementasi

• Desentralisasi vs Sentralisasi: Meski SKN diatur pusat, implementasi bergantung pada daerah. Banyak daerah kurang kapasitas dan anggaran, menyebabkan disparitas layanan.
• Tumpang Tindih Regulasi: Sebelum 2012, kebijakan kesehatan tersebar di UU No. 36/2009 tentang Kesehatan, UU No. 40/2004 tentang SJSN, dan peraturan sektoral lainnya. Perpres 72/2012 berupaya menyinkronkan hal ini.

5. Relevansi Global

SKN 2012 selaras dengan Primary Health Care (PHC) yang digaungkan WHO dalam Deklarasi Alma-Ata (1978), menekankan akses universal dan partisipasi masyarakat.

6. Perkembangan Pasca-2012

• SKN menjadi dasar Program Indonesia Sehat melalui Nawa Cita pemerintahan Jokowi.
• Pada 2022, SKN diperbarui dengan Perpres No. 68 Tahun 2022 tentang Transformasi Sistem Kesehatan, menyesuaikan dengan tantangan pascapandemi dan digitalisasi layanan.

Catatan Kritis

Meski progresif, Perpres 72/2012 tidak secara eksplisit mengatur sanksi bagi pelanggar, sehingga efektivitasnya sangat bergantung pada komitmen politik dan anggaran pemerintah pusat/daerah.

Dokumen ini mencerminkan upaya Indonesia membangun sistem kesehatan yang holistik, meski tantangan struktural dan kesenjangan sumber daya masih menjadi pekerjaan rumah besar.