Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 78 Tahun 2010 tentang Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha yang Dilakukan Melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur

Perpres No. 78/2010 mengatur penjaminan infrastruktur dalam proyek kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KSP) melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur (BUPIN), BUMN khusus. Jaminan diberikan pada Kewajiban Finansial Penanggung Jawab Proyek (Pemerintah) terkait risiko infrastruktur yang menjadi tanggung jawabnya sesuai alokasi risiko dalam Perjanjian Kerja Sama, dengan prinsip pengendalian risiko keuangan negara dan kesinambungan APBN. Proses dimulai dari usulan Penanggung Jawab Proyek, evaluasi oleh BUPIN, penerbitan Pernyataan Kesediaan, hingga penandatanganan Perjanjian Penjaminan. Jaminan terbatas pada risiko yang lebih mampu dikelola Pemerintah. BUPIN wajib memiliki modal memadai, memenuhi tata kelola corporate governance, dan bersifat independen. Pemenuhan klaim dilakukan melalui regres ke Penanggung Jawab Proyek sesuai mekanisme APBN (Pemerintah), APBD (Pemerintah Daerah), atau korporasi (BUMN/BUMD).