Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 89 Tahun 2024 tentang Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional Danau Toba Tahun 2024 - 2044

Status: Berlaku

Ringkasan Peraturan

Generated by Meridian AI

PERATURAN PRESIDEN NOMOR 89 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA INDUK DESTINASI PARIWISATA NASIONAL DANAU TOBA TAHUN 2024-2044. Peraturan ini menetapkan rencana pengembangan terpadu dan berkelanjutan untuk Destinasi Pariwisata Nasional Danau Toba selama 21 tahun (2024-2044), mencakup 8 kabupaten di Sumatera Utara. Pengembangan dilaksanakan melalui 6 Kawasan Wisata Area (KTA) yang terdiri atas Parapat, Simanindo, Pangururan, Balige, Muara, dan Merek, dengan strategi penyebaran untuk distribusi manfaat yang merata. Rencana dikembangkan dalam 5 tahap, dengan fokus utama pada keberlanjutan lingkungan, peningkatan kualitas layanan, pemberdayaan masyarakat, dan pengelolaan terpadu. Pengelolaan dilaksanakan melalui koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan melalui Tim Koordinasi Strategis Lintas Sektor. Pendanaan berasal dari anggaran negara dan daerah, swasta, serta sumber lain yang sah.

Meridian AI bisa salah. Cek konten penting.

Materi Pokok Peraturan

Perpres ini mengatur mengenai Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional (RIPDN) Danau Toba tahun 2024 - 2044 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. RIDPN Danau Toba merupakan pedoman bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah pada DPN Danau Toba dalam menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian Kepariwisataan secara terpadu di DPN Danau Toba.

Metadata

TentangRencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional Danau Toba Tahun 2024 - 2044
Tipe DokumenPeraturan Perundang-undangan
Nomor89
BentukPeraturan Presiden (Perpres)
Bentuk SingkatPerpres
Tahun2024
Tempat PenetapanJakarta
Tanggal Penetapan22 Agustus 2024
Tanggal Pengundangan22 Agustus 2024
Tanggal Berlaku22 Agustus 2024
SumberLN 2024 (180) : 7 hlm.; jdih.setneg.go.id
SubjekPROGRAM, RENCANA PEMBANGUNAN DAN RENCANA KERJA
BahasaBahasa Indonesia
LokasiPemerintah Pusat
BidangHUKUM UMUM

Network Peraturan

Loading network graph...

Dokumen

AI Khusus Hukum.
Akurat, Mendetil, dan Gratis!
Lebih akurat dari ChatGPT.
Tidak terdeteksi AI detector
seperti ChatGPT.
MERIDIAN AI
Coba Sekarang