Peraturan Walikota (Perwali) Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan

Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2025 menggantikan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 17A Tahun 2012, menetapkan pedoman pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (LKK). LKK terdiri atas RT, RW, PKK, Karang Taruna, Posyandu, dan LPMK. Pembentukan LKK di tingkat Kelurahan harus berdasarkan musyawarah masyarakat, disetujui Camat, dan memenuhi syarat: berasaskan Pancasila, berkedudukan di wilayah setempat, memiliki pengurus tetap (minimal 51% Kepala Keluarga menyetujui), tidak berafiliasi partai politik, serta mengutamakan kesetaraan gender. Masa jabatan pengurus LKK 5 tahun, dapat dipilih kembali maksimal 2 kali. LKK menjadi mitra Kelurahan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan pembangunan, dan pelayanan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan. Perwal 17A Tahun 2012 dinyatakan tidak berlaku sejak Peraturan ini berlaku.