Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembayaran Dan Penyetoran Pajak

Berikut analisis mendalam mengenai PMK No. 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak, dilengkapi konteks historis dan informasi tambahan yang relevan:

Konteks Historis dan Tujuan Pembentukan

1. Latar Belakang Kebijakan:

   • PMK ini terbit pada 24 Desember 2014, di masa awal pemerintahan Presiden Joko Widodo (Oktober 2014). Pemerintah saat itu fokus pada reformasi perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan optimalisasi penerimaan negara.
   • Regulasi ini menjadi bagian dari upaya modernisasi sistem administrasi perpajakan Indonesia, terutama dalam digitalisasi proses pembayaran pajak untuk mengurangi praktik manual yang rentan kesalahan.

2. Perubahan Sistem Administrasi:

   • PMK 242/2014 menggantikan aturan sebelumnya (PMK No. 80/PMK.03/2012) dengan memperkenalkan mekanisme pembayaran pajak yang lebih terintegrasi melalui sistem elektronik (e-billing, e-payment), sejalan dengan inisiatif Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk memperluas penggunaan teknologi informasi.

3. Harmonisasi dengan UU KUP:

   • PMK ini merupakan turunan dari UU No. 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 28/2007. Pasal 9 UU KUP mengamanatkan Menteri Keuangan untuk mengatur tata cara pembayaran pajak, yang menjadi dasar penerbitan PMK ini.

Materi Penting dalam PMK 242/2014

1. Metode Pembayaran Pajak:

   • Diatur penggunaan SSP (Surat Setoran Pajak) dan kode billing elektronik yang terintegrasi dengan sistem perbankan.
   • Wajib pajak dapat membayar melalui kantor pos, bank persepsi, atau ATM, menandai transisi dari sistem konvensional ke digital.

2. Penyetoran Pajak secara Elektronik:

   • PMK ini memperkuat dasar hukum e-Billing System yang dikembangkan DJP, termasuk penggunaan NPWP dan kode verifikasi untuk memastikan validasi data.

3. Penegasan Batas Waktu Pembayaran:

   • Batas akhir pembayaran pajak diatur sesuai jenis pajaknya (misalnya, PPh Pasal 25, PPN), termasuk sanksi keterlambatan berdasarkan UU KUP.

Alasan Pencabutan dan Regulasi Pengganti

1. Perubahan Kebijakan dan Teknologi:

   • PMK 242/2014 tidak berlaku lagi sejak diterbitkannya PMK No. 18/PMK.03/2020 (berlaku 1 April 2020). Pencabutan ini dilakukan untuk menyelaraskan dengan perkembangan sistem elektronik DJP (e.g., aplikasi MPN G2) dan perluasan kanal pembayaran (e-wallet, QRIS).

2. Revisi Sebelum Pencabutan:

   • Sebelum dicabut, PMK 242/2014 sempat diubah sebagian oleh PMK No. 45/PMK.03/2019 untuk menyesuaikan mekanisme pembayaran pajak bagi pelaku usaha digital.

Implikasi Praktis yang Perlu Diketahui

1. Risiko Jika Mengacu pada PMK yang Dicabut:

   • Penggunaan PMK 242/2014 setelah April 2020 dapat menyebabkan kesalahan pembayaran pajak (misalnya, kode billing tidak valid), yang berpotensi menimbulkan sanksi administrasi.

2. Transparansi dan Aksesibilitas:

   • Meski sudah dicabut, PMK ini menjadi fondasi penting dalam sejarah digitalisasi perpajakan Indonesia. Dokumen lengkapnya masih dapat diakses di DJPPR Kemenkeu untuk kepentingan kajian hukum.

3. Pentingnya Update Regulasi:

   • Wajib pajak dan konsultan hukum harus selalu merujuk pada PMK 18/2020 dan aturan turunan terbaru (e.g., PMK No. 209/PMK.03/2023) untuk memastikan kepatuhan.

Kesimpulan

PMK 242/2014 mencerminkan upaya transformasi sistem perpajakan Indonesia menuju efisiensi berbasis teknologi. Meski sudah dicabut, aturan ini menjadi tonggak penting dalam sejarah reformasi administrasi pajak yang patut dipahami untuk melihat perkembangan kebijakan fiskal Indonesia.

Untuk praktik saat ini, pastikan merujuk PMK 18/2020 dan selalu memantau update melalui Direktorat Jenderal Pajak.