Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.05/2017 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembayaran Uang Lembur Dan Uang Makan Lembur Bagi Pegawai Non-Aparatur Sipil Negara, Satuan Pengaman, Pengemudi, Petugas Kebersihan, Dan Pramubakti

Analisis Hukum Terhadap PMK No. 85/PMK.05/2017
Oleh: Advokat Berpengalaman di Jakarta

Konteks Historis dan Tujuan Regulasi

PMK No. 85/2017 diterbitkan sebagai respons atas kebutuhan untuk mengatur kompensasi lembur secara transparan dan adil bagi pekerja non-ASN (Non-Aparatur Sipil Negara) yang seringkali berada dalam posisi rentan secara struktural. Regulasi ini muncul dalam era reformasi birokrasi Indonesia yang mulai fokus pada perlindungan hak pekerja, termasuk tenaga kontrak dan outsourcing di lingkungan instansi pemerintah. Sebelumnya, ketidakjelasan mekanisme pembayaran lembur kerap memicu sengketa antara pekerja dan pemberi kerja, terutama di sektor keamanan, kebersihan, dan layanan pendukung lainnya.

Latar Belakang Kebijakan

1. Harmonisasi dengan Hukum Ketenagakerjaan
   PMK ini selaras dengan UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, khususnya Pasal 78 ayat 2 yang mewajibkan pembayaran upah lembur. Namun, PMK No. 85/2017 mempertegas implementasinya dalam lingkup instansi pemerintah, yang sebelumnya lebih banyak mengatur ASN melalui PP No. 53/2010 tentang Disiplin PNS.

2. Pencegahan Eksploitasi Pekerja
   Pekerja non-ASN seperti satpam, pengemudi, dan petugas kebersihan seringkali bekerja di luar jam normal tanpa kompensasi jelas. PMK ini menjadi instrumen hukum untuk memastikan hak mereka diakui secara finansial, sekaligus mengurangi praktik kerja paksa tidak dibayar (unpaid overtime).

Poin Krusial yang Perlu Dipahami

1. Subjek yang Dilindungi
   Regulasi ini mencakup pekerja non-ASN yang bekerja di lingkungan instansi pemerintah, termasuk tenaga outsourcing. Ini mencerminkan perluasan perlindungan hukum di luar lingkup ASN murni.

2. Mekanisme Perhitungan

   • Uang Lembur: Dihitung berdasarkan gaji pokok dan disesuaikan dengan jam kerja lembur (minimal 1 jam).
   • Uang Makan Lembur: Dibayarkan jika lembur melebihi 2 jam, dengan nominal ditetapkan berdasarkan perhitungan khusus oleh Menteri Keuangan.

3. Dasar Anggaran
   Pembayaran lembur bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sehingga instansi wajib mengalokasikan dana khusus untuk ini dalam perencanaan anggaran tahunan.

Implikasi Praktis dan Tantangan

1. Akuntabilitas Keuangan Negara
   Instansi pemerintah harus memastikan pembayaran lembur tidak melanggar prinsip efisiensi APBN/APBD. Audit BPK kerap menyoroti potensi penyimpangan seperti mark-up jam lembur.

2. Sosialisasi yang Minim
   Banyak pekerja non-ASN tidak menyadari hak mereka akibat kurangnya sosialisasi. Advokat perlu aktif mendorong pemahaman hukum melalui pendampingan kasus.

3. Tumpang Tindih Regulasi
   Pada praktiknya, beberapa instansi masih merujuk peraturan internal yang bertentangan dengan PMK ini, misalnya membatasi jam lembur tanpa dasar hukum jelas.

Rekomendasi Strategis

1. Penguatan Pengawasan
   Inspektorat Jenderal Kementerian/Lembaga harus memastikan kepatuhan instansi terhadap PMK ini melalui audit kinerja berkala.

2. Penyelesaian Sengketa
   Pekerja yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) dengan merujuk PMK ini sebagai dasar hak normatif.

3. Revisi Progresif
   Perlu evaluasi terkait nominal uang makan lembur yang belum disesuaikan dengan inflasi dan UMP (Upah Minimum Provinsi).

Keterkaitan dengan Regulasi Lain

• PP No. 36/2021 tentang Pengupahan: Mengatur skema upah minimum yang dapat menjadi acuan tambahan.
• PMK No. 190/PMK.05/2022: Memperbarui kebijakan pengelolaan keuangan negara, termasuk alokasi dana lembur.

PMK No. 85/2017 merupakan langkah progresif dalam memperjuangkan keadilan bagi pekerja non-ASN, meski implementasinya masih perlu pengawasan ketat. Sebagai advokat, penting untuk memastikan klien (baik pekerja maupun instansi) memahami hak dan kewajiban secara komprehensif.