Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 1969 tentang Susunan Dan Tata Kerja Kepelabuhanan Dan Daerah Pelayaran

Peraturan Pemerintah No. 1/1969 mengatur susunan dan tata kerja kepelabuhanan serta daerah pelayaran, mencabut Peraturan Presiden No. 18/1964. Pelabuhan digolongkan menjadi: (1) diusahakan (dikelola berdasarkan prinsip usaha), (2) tidak diusahakan (berstatus "overheidszorg"), (3) otonom (dikelola dengan peraturan sendiri), dan (4) khusus (untuk kebutuhan industri). Administrator Pelabuhan memimpin pelabuhan diusahakan, sedangkan Kepala Pelabuhan untuk yang tidak diusahakan dan khusus. Pembinaan dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan dengan koordinasi pemerintah daerah, memastikan fungsi pelabuhan sebagai "terminal point" logistik. Pendanaan berasal dari tarif pelabuhan, anggaran negara, dan sumber lain. Pelabuhan wajib menyesuaikan struktur organisasi dalam waktu 90 hari sejak berlaku.