Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 mengubah ketiga PP Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD dengan menetapkan Tunjangan Komunikasi Intensif bagi pimpinan dan anggota DPRD (maksimal 3x, 2x, atau 1x uang representasi Ketua DPRD sesuai kelompok kemampuan keuangan daerah: tinggi, sedang, rendah) serta Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD untuk menunjang tugas operasional pimpinan. Kedua penerimaan tersebut dianggarkan dalam APBD sesuai kemampuan keuangan daerah dan wajib dikembalikan paling lambat 1 bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.