Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal

Sebagai Advokat yang berpengalaman di bidang Hukum Kekayaan Intelektual (HKI), berikut analisis kontekstual dan informasi pendukung mengenai PP No. 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) yang mungkin belum tercakup dalam teks peraturan:

Konteks Historis & Latar Belakang

1. Respons atas Kasus Biopiracy & Misappropriation:
   PP ini lahir sebagai respons atas maraknya kasus klaim sepihak oleh pihak asing terhadap sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional Indonesia (e.g., paten Temulawak oleh Jepang, klaim batik oleh Malaysia). Peraturan ini memperkuat perlindungan defensif untuk mencegah komersialisasi ilegal.

2. Implementasi Mandat UU Hak Cipta 2014:
   Pasal 38 UU No. 28/2014 mengamanatkan pemerintah untuk mengatur inventarisasi KIK. PP No. 56/2022 menjadi turunan operasional setelah 8 tahun vakum, menegaskan komitmen negara dalam perlindungan HKI komunal.

3. Dukungan terhadap SDGs & Nagoya Protocol:
   PP ini selaras dengan Protokol Nagoya 2010 (akses dan pembagian manfaat sumber daya genetik) yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU No. 11/2013. Ini memperkuat posisi Indonesia dalam diplomasi HKI global.

Aspek Inovatif & Signifikansi

1. Integrasi Sistem Nasional:
   Pembentukan Sistem Informasi KIK Indonesia merupakan terobosan untuk memetakan kekayaan komunal secara terpadu. Sistem ini memungkinkan pemantauan real-time dan verifikasi klaim HKI oleh pemangku kepentingan.

2. Perlindungan Beyond Registration:
   Meskipun KIK perlu dicatatkan, Pasal 13 PP ini menegaskan bahwa negara tetap melindungi KIK yang belum terdaftar. Ini mengakomodasi keterbatasan akses komunitas adat/terpencil dalam proses administrasi.

3. Skema Pendanaan Multisumber:
   Pendanaan tidak hanya mengandalkan APBN/APBD, tetapi juga sumber lain yang "sah dan tidak mengikat" (e.g., CSR, hibah internasional). Fleksibilitas ini krusial mengingat terbatasnya anggaran daerah.

Tantangan Implementasi

1. Tumpang Tindih Kewenangan:
   Koordinasi antar-K/L (Kemenkumham, Kemendikbudristek, Kemenko Marves, dan Pemda) berpotensi menimbulkan inefisiensi. Contoh: Siapa yang bertanggung jawab atas KIK lintas wilayah (e.g., Tari Saman di Aceh-Gayo)?

2. Ambiguity Definisi "Komunal":
   PP ini belum secara eksplisit mengatur mekanisme penetapan subjek pemegang hak komunal (apakah desa adat, suku, atau kelompok tertentu). Hal ini berisiko memicu sengketa internal komunitas.

3. Risiko Over-Eksploitasi:
   Pemanfaatan KIK (Pasal 9) harus diimbangi dengan mekanisme benefit-sharing yang jelas. Tanpa pengawasan ketat, potensi komersialisasi berlebihan oleh korporasi dapat merusak nilai sakral KIK.

Best Practices & Rekomendasi

• Pendekatan Bottom-Up:
  Inventarisasi KIK harus melibatkan partisipasi aktif komunitas melalui Free, Prior, and Informed Consent (FPIC), bukan sekadar pendataan birokratis.
• Sosialisasi Berbasis Kearifan Lokal:
  Menggunakan jalur adat (e.g., musyawarah desa, lembaga adat) untuk edukasi hukum, mengingat literasi HKI di daerah terpencil masih rendah.
• Kolaborasi dengan Lembaga Internasional:
  Misalnya, kerja sama dengan WIPO (World Intellectual Property Organization) untuk pengembangan database KIK yang terintegrasi dengan sistem global.

Institusi Kunci Terkait

1. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) – Kemenkumham:
   Bertugas sebagai koordinator sistem informasi KIK.
2. Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi:
   Memastikan partisipasi desa adat dalam inventarisasi.
3. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN):
   Mengamankan data KIK dari ancaman cyberpiracy.

PP No. 56/2022 adalah langkah progresif, namun efektivitasnya bergantung pada implementasi holistik dan sinergi antar-pemangku kepentingan. Advokat berperan krusial dalam mendampingi komunitas untuk memastikan hak-hak komunal tidak terabaikan dalam arus globalisasi.