Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi

Analisis Hukum Terkait PP No. 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan PPh Pasal 21

Konteks Historis dan Tujuan Regulasi

PP No. 58 Tahun 2023 merupakan bagian dari reformasi perpajakan Indonesia yang dipicu oleh UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) No. 7 Tahun 2021. Regulasi ini menggantikan ketentuan sebelumnya dalam PP No. 80 Tahun 2010 yang hanya mengatur pemotongan PPh Pasal 21 untuk penghasilan yang dibebankan pada APBN/APBD. PP 58/2023 memperluas cakupan ke semua Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP), termasuk pejabat negara, PNS, TNI/Polri, dan penerima pensiun, sehingga menciptakan keseragaman tarif di seluruh sektor.

Perubahan Signifikan

1. Penghapusan PP No. 80 Tahun 2010:
   Pasal 2 ayat (3) PP 80/2010 dicabut karena dianggap tidak lagi sesuai dengan prinsip simplifikasi dan perluasan basis pajak. PP 58/2023 mengintegrasikan mekanisme pemotongan PPh 21 untuk semua kategori WP OP, menghilangkan dikotomi antara penerima APBN/APBD dan non-APBN/APBD.

2. Tarif Efektif vs. Tarif Progresif Pasal 17 UU PPh:

   • Tarif Progresif (Pasal 17 UU PPh): Berlaku untuk penghasilan kumulatif di atas PTKP dengan lapisan 5%-35%.
   • Tarif Efektif: Diberlakukan untuk mempermudah penghitungan pajak dengan persentase tetap tertentu, terutama bagi penerima penghasilan tidak tetap (misalnya honorarium, tunjangan) atau pensiunan.
     Contoh: Jika sebelumnya pensiunan PNS menggunakan tarif khusus, kini tarif efektif PP 58/2023 menyederhanakan perhitungan tanpa perlu penyesuaian berkala.

3. Simplifikasi Administrasi:
   PP ini mengurangi kompleksitas pelaporan dengan menghapus ketentuan khusus untuk pegawai pemerintah. Seluruh WP OP kini tunduk pada satu sistem tarif, meningkatkan kepatuhan pajak dan mengurangi risiko kesalahan administratif.

Dampak bagi WP OP

• Pegawai Sektor Publik: PNS, TNI/Polri, dan pejabat negara tidak lagi memiliki aturan terpisah. Pemotongan pajak disesuaikan dengan tarif efektif atau progresif berdasarkan jenis penghasilan.
• Penerima Pensiun: Tarif efektif memastikan pajak dipotong langsung dari pembayaran pensiun tanpa perlu penghitungan manual.
• Tenaga Kerja Lepas/Freelance: Penghasilan dari jasa atau kegiatan yang tidak terikat perjanjian kerja tetap (PKWT) dikenakan tarif progresif, tetapi bisa menggunakan tarif efektif jika memenuhi kriteria tertentu (misalnya penghasilan di bawah batas tertentu).

Keterkaitan dengan UU HPP 2021

PP 58/2023 adalah turunan langsung dari UU HPP yang menekankan:

• Efisiensi Pemungutan Pajak: Meminimalisir celah penghindaran pajak melalui mekanisme pemotongan yang lebih ketat.
• Keadilan Fiskal: Menghapus diskriminasi tarif antara pegawai pemerintah dan swasta.
• Digitalisasi SPT: Penyesuaian tarif ini sejalan dengan implementasi aplikasi e-SPT dan e-Filing yang memudahkan pelaporan.

Catatan Kritis

• Potensi Over-Taxation: Tarif efektif bisa berisiko membebani WP OP berpenghasilan rendah jika tidak ada penyesuaian PTKP.
• Sosialisasi Terbatas: Implementasi per 1 Januari 2024 memerlukan sosialisasi masif ke instansi pemerintah dan perusahaan untuk mencegah kesalahan pemotongan.

Rekomendasi: WP OP perlu memastikan bahwa pemberi penghasilan (seperti instansi pemerintah atau pemberi kerja) telah mengupdate sistem payroll sesuai PP 58/2023. Konsultasi dengan konsultan pajak disarankan untuk penghitungan optimal, terutama bagi penerima penghasilan tidak tetap.

PP ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam modernisasi sistem perpajakan Indonesia, meski tantangan implementasi masih perlu diawasi ketat.