Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum (Perum) Percetakan Uang Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perum PERURI menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2006, menetapkan Perum PERURI sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan modal negara yang tidak terbagi atas saham. Perum PERURI dipercaya menangani penugasan pencetakan Mata Uang Rupiah sesuai permintaan Bank Indonesia dan pembuatan dokumen negara berfitur sekuriti, meliputi Dokumen Keimigrasian, Benda Meterai, Pita Cukai, serta Dokumen Pertanahan. Pengurusan dilakukan oleh Direksi yang menjalankan tugas berdasarkan kebijakan Perusahaan, diawasi oleh Dewan Pengawas, dengan ketentuan pemberhentian, penugasan, dan perkara bertanggung jawab sesuai peraturan perundang-undangan.