Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan Dan Satwa

Peraturan Pemerintah No. 7/1999 mengatur pengawetan jenis tumbuhan dan satwa untuk mencegah kepunahan, mempertahankan kemurnian genetik dan keanekaragaman, serta menjaga keseimbangan ekosistem. Jenis dilindungi ditetapkan berdasarkan populasi kecil, penurunan drastis individu, atau endemik, dengan perubahan status oleh Menteri setelah pertimbangan Otoritas Keilmuan. Pengawetan dilaksanakan melalui upaya in situ (identifikasi, inventarisasi, pemantauan, pembinaan habitat) dan ex situ (konservasi di lembaga, pengembangbiakan, rehabilitasi). Pengiriman jenis dilindungi wajib izin Menteri disertai sertifikat kesehatan. Pengelolaan ex situ hanya oleh Pemerintah, dengan kerja sama masyarakat.

Analisis Terhadap PP No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa

Konteks Historis

1. Era Reformasi dan Krisis Lingkungan
   PP ini diterbitkan pada 27 Januari 1999, di tengah transisi politik pasca-lengsernya Presiden Soeharto (1998) dan upaya pemerintah Habibie memulihkan kepercayaan publik. Saat itu, Indonesia menghadapi tekanan internasional akibat praktik eksploitasi sumber daya alam (misalnya deforestasi dan perdagangan satwa ilegal) yang marak di era Orde Baru. PP No. 7/1999 menjadi respons untuk memperkuat komitmen konservasi di bawah payung UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

2. Dampak Krisis Ekonomi 1998
   Krisis moneter 1997-1998 memicu peningkatan eksploitasi sumber daya alam sebagai upaya mencari devisa. PP ini hadir untuk mengatur batasan eksploitasi, terutama untuk jenis tumbuhan dan satwa yang terancam punah.

Konteks Internasional

1. Ratifikasi Konvensi Internasional
   PP No. 7/1999 selaras dengan komitmen Indonesia dalam Convention on Biological Diversity (CBD) yang diratifikasi melalui UU No. 5 Tahun 1994. Selain itu, PP ini mendukung implementasi CITES (Convention on International Trade in Endangered Species) untuk mencegah perdagangan ilegal satwa dan tumbuhan langka.

2. Tekanan Global atas Deforestasi dan Perdagangan Satwa
   Pada akhir 1990-an, Indonesia mendapat sorotan dunia sebagai "hotspot" keanekaragaman hayati sekaligus lokus perusakan lingkungan. PP ini menjadi instrumen hukum untuk memperbaiki citra sekaligus mencegah sanksi ekonomi dari negara donor.

Substansi Penting

1. Pengawetan Jenis
   PP ini mengatur mekanisme penetapan jenis tumbuhan dan satwa dilindungi berdasarkan kriteria kepunahan, termasuk larangan penangkapan, perdagangan, dan kepemilikan tanpa izin. Contoh spesies yang dilindungi saat itu: orangutan, harimau Sumatera, dan Rafflesia arnoldii.

2. Peran Lembaga Ilmu Pengetahuan
   PP ini menegaskan peran Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI, kini BRIN) dalam memberikan rekomendasi ilmiah untuk penetapan status perlindungan.

3. Sanksi Administratif dan Pidana
   Pelanggaran atas larangan dalam PP ini dapat dikenai sanksi pidana sesuai UU No. 5/1990, seperti denda hingga 100 juta rupiah dan pidana penjara (Pasal 40).

Tantangan Implementasi

1. Tumpang Tindih Kewenangan
   Desentralisasi pasca-Reformasi (UU No. 22/1999) menyebabkan konflik kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam penegakan hukum konservasi.

2. Perdagangan Ilegal yang Masif
   Maraknya pasar gelap satwa langka (misalnya di Pasar Barang Antik Surabaya atau Pasar Jatinegara) menunjukkan lemahnya pengawasan.

3. Perubahan Regulasi
   PP No. 7/1999 masih berlaku, tetapi beberapa ketentuan telah diintegrasikan ke dalam UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (klaster lingkungan hidup), yang mengubah mekanisme perizinan dan sanksi.

Relevansi Saat Ini

PP No. 7/1999 tetap menjadi dasar hukum perlindungan keanekaragaman hayati, meski perlu disinkronkan dengan perkembangan seperti:

• Ancaman baru (perubahan iklim, perdagangan online satwa langka).
• Penguatan peran masyarakat adat dalam konservasi (Putusan MK No. 35/PUU-X/2012).
• Integrasi dengan kebijakan pembangunan berkelanjutan (SDGs).

Kesimpulan: PP ini mencerminkan upaya awal Indonesia menyeimbangkan pembangunan ekonomi dan konservasi, tetapi efektivitasnya bergantung pada penegakan hukum yang konsisten dan kolaborasi multisektor.