Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

Perubahan atas PP Nomor 18 Tahun 2016 menekankan penguatan Inspektorat Daerah melalui mekanisme pelaporan langsung ke Menteri atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat atas indikasi penyalahgunaan wewenang/kerugian keuangan, serta penambahan jumlah inspektur pembantu. Rumah Sakit Daerah diberi otonomi pengelolaan keuangan, aset, dan kepegawaian dengan direktur bertanggung jawab kepada kepala dinas kesehatan melalui laporan berkala, diklasifikasi kelas A-D, dan wajib menerapkan sistem pengelolaan BLU paling lambat 1 tahun terhitung sejak berlakunya.

Analisis Hukum Terkait PP No. 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

Konteks Historis dan Politik

1. Latar Belakang Reformasi Birokrasi:
   PP No. 72/2019 hadir dalam rangka mempercepat reformasi birokrasi yang digaungkan Pemerintah Pusat sejak era Presiden Joko Widodo. Kebijakan ini merupakan respons atas evaluasi implementasi PP No. 18/2016, yang dinilai belum sepenuhnya menjawab tantangan efisiensi dan efektivitas tata kelola pemerintahan daerah.

   • Fokus Utama: Penataan ulang struktur organisasi perangkat daerah untuk menghindari tumpang tindih fungsi, mengurangi beban anggaran, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

2. Dorongan Otonomi Daerah:
   PP ini juga menyesuaikan dengan semangat UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menekankan desentralisasi asimetris (penyesuaian struktur daerah berdasarkan kapasitas dan kebutuhan spesifik). Misalnya, daerah dengan potensi ekonomi tinggi (seperti DKI Jakarta atau Jawa Barat) diberi fleksibilitas membentuk dinas khusus, sementara daerah tertinggal difokuskan pada peningkatan kapasitas dasar.

Perubahan Substansial

1. Penghapusan dan Penggabungan Lembaga:

   • Inspektorat Daerah wajib dipertahankan, namun beberapa lembaga seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) diatur agar dapat digabung dengan dinas terkait untuk efisiensi.
   • Pembatasan Jumlah Dinas: Daerah kabupaten/kota maksimal memiliki 14 dinas, provinsi 16 dinas (sebelumnya lebih longgar).

2. Penyesuaian dengan Kebijakan Nasional:

   • PP ini mengakomodasi program prioritas nasional seperti peningkatan investasi (melalui pembentukan unit kerja khusus di dinas PMPTSP) dan transformasi digital (integrasi dinas komunikasi dan informatika).

Tantangan Implementasi

1. Resistensi Politik di Daerah:

   • Pemangkasan struktur seringkali berbenturan dengan kepentingan politik lokal, seperti "bagi kursi" jabatan untuk koalisi partai.
   • Contoh kasus: Di beberapa daerah, penolakan terjadi karena penggabungan dinas dianggap mengurangi kewenangan pejabat.

2. Aspek Teknis dan Anggaran:

   • Pemindahan pegawai akibat penggabungan dinas memerlukan pelatihan ulang dan penyesuaian anggaran, yang tidak semua daerah siap melaksanakannya.

Dampak Strategis

1. Peningkatan Akuntabilitas:
   Dengan penyederhanaan struktur, pengawasan oleh inspektorat dan masyarakat menjadi lebih terfokus, meminimalisasi praktik korupsi.

2. Harmonisasi dengan Kebijakan Lain:
   PP No. 72/2019 selaras dengan UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja, khususnya dalam mempercepat perizinan berbasis risiko untuk menarik investasi.

Rekomendasi untuk Pemerintah Daerah

• Koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri: Perlu sinergi dalam menyusun Perda tentang struktur organisasi agar tidak bertentangan dengan PP ini.
• Sosialisasi ke Aparatur Sipil Negara (ASN): Mitigasi resistensi internal melalui pelatihan dan penjelasan manfaat jangka panjang.

Catatan Penting: Meski berlaku sejak 15 Oktober 2019, beberapa daerah masih dalam masa transisi hingga 2022 karena kompleksitas penyesuaian. Pemantauan ketat dari Kemendagri diperlukan untuk memastikan implementasi konsisten.

(Disusun berdasarkan analisis dokumen resmi, laporan BPK, dan kasus uji materi di beberapa daerah).