Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 menetapkan lambang daerah berupa logo, bendera, bendera jabatan kepala daerah, dan himne yang wajib diatur dalam Peraturan Daerah. Lambang daerah tidak berstatus simbol kedaulatan daerah. Desain harus unik, tidak menyerupai lambang daerah lain, partai politik, organisasi terlarang, atau negara. Penggunaan terbatas pada bangunan pemerintahan, dokumen resmi, dan acara daerah dengan penempatan tidak lebih tinggi atau sejajar lambang negara, serta dilarang dalam pertemuan internasional.