Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan menetapkan jalan sebagai hak negara, dikelompokkan menjadi Jalan Nasional (dibina Pemerintah Pusat), Jalan Daerah (dibina Pemerintah Daerah), dan Jalan Khusus (dibina instansi/badan hukum/perorangan). Jalan Tol harus ditetapkan Presiden, dikelola badan hukum usaha negara, dan penggunaannya memerlukan pembayaran tol. Larangan meliputi penggunaan Daerah Manfaat Jalan tanpa izin, penyelenggaraan Jalan Tol tanpa keputusan Presiden, serta masuk Jalan Tol tanpa izin. Pelanggaran dikenai pidana maksimal 15 tahun atau denda Rp50 juta.