Undang-undang (UU) Nomor 29 Tahun 1954 tentang Pertahanan Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1954 tentang Pertahanan Negara menetapkan kewajiban setiap warga negara untuk turut berpartisipasi dalam pertahanan rakyat yang diselenggarakan di bawah pimpinan Pemerintah. Kewajiban ini terwujud melalui latihan pertahanan bagi warga negara usia 15–55 tahun (kecuali anggota Angkatan Perang dan Kepolisian) serta wajib militer untuk usia 18–40 tahun. Presiden berstatus sebagai Panglima Tertinggi Angkatan Perang, dengan kebijakan pertahanan ditetapkan oleh Menteri Pertahanan. Susunan Angkatan Perang terdiri dari Angkatan Darat, Laut, dan Udara di bawah pimpinan Kepala Staf Angkatan. Pernyataan perang, perdamaian, dan pemberhentian perlawanan memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.