Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 1961 tentang Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga

UU No. 4 Tahun 1961 mengatur perubahan/penambahan nama keluarga warga negara Indonesia dewasa (berusia 21 tahun atau sudah/pernah kawin) dengan izin Menteri Kehakiman, atau anak di bawah umur melalui walinya. Menteri dapat menolak permohonan jika nama melanggar adat, berupa gelar, atau alasan penting lainnya. Persyaratan: pengumuman 4 bulan di Berita Negara, surat keterangan kepala daerah dan kepolisian, bea meterai, serta akta kelahiran/perkawinan. Perubahan nama tidak memengaruhi kedudukan hukum atau hubungan keluarga. Peraturan ini menggantikan ketentuan sebelumnya yang tidak seragam.