Undang-undang (UU) Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045

Status: Berlaku

Ringkasan Peraturan

Generated by Meridian AI

Dokumen ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP Nasional) Tahun 2025-2045. Undang-undang ini merupakan pedoman utama bagi pembangunan nasional dan daerah selama 20 tahun ke depan, bertujuan mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045: Indonesia sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan.

RPJP Nasional 2025-2045 menetapkan 5 sasaran utama (pendapatan per kapita negara maju, kemiskinan menurun, pengaruh internasional meningkat, SDM berdaya saing meningkat, emisi GRK menurun menuju nol bersih), yang akan dicapai melalui 8 Misi Pembangunan, dan 17 Arah Pembangunan, dengan 45 indikator utama. RPJP ini menjadi dasar hukum penyusunan dokumen perencanaan pembangunan lain di tingkat pusat dan daerah, termasuk visi, misi, dan program calon presiden/wakil presiden serta kepala daerah. Implementasinya akan dikendalikan dan dievaluasi secara berkelanjutan, dengan mekanisme insentif/disinsentif dan peninjauan kembali jika ada kondisi mendesak.

Meridian AI bisa salah. Cek konten penting.

Materi Pokok Peraturan

Undang-Undang tentang RPJP Nasional Tahun 2025-2045 terdiri dari 6 (enam) bab dan 21 (dua puluh satu) pasal yang mengatur mengenai pengertian, kerangka RPJP Nasional, RPJP Nasional Tahun 2025-2045 sebagai pedoman Pembangunan Nasional, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi Perencanaan Pembangunan Nasional, dan ruang untuk melakukan peninjauan dan penyesuaian terhadap RPJP Nasional Tahun 2025-2045.

Metadata

TentangRencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045
Tipe DokumenPeraturan Perundang-undangan
Nomor59
BentukUndang-undang (UU)
Bentuk SingkatUU
Tahun2024
Tempat PenetapanJakarta
Tanggal Penetapan13 September 2024
Tanggal Pengundangan13 September 2024
Tanggal Berlaku13 September 2024
SumberLN 2024 (194), TLN (6987): 17 hlm.; jdih.setneg.go.id
SubjekPROGRAM, RENCANA PEMBANGUNAN DAN RENCANA KERJA - KEBIJAKAN PEMERINTAH
BahasaBahasa Indonesia
LokasiPemerintah Pusat
BidangHUKUM UMUM

Network Peraturan

Loading network graph...

Dokumen

AI Khusus Hukum.
Akurat, Mendetil, dan Gratis!
Lebih akurat dari ChatGPT.
Tidak terdeteksi AI detector
seperti ChatGPT.
MERIDIAN AI
Coba Sekarang