Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Keputusan Presiden No. 55 Tahun 1993 mengatur pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang dilakukan Pemerintah tanpa tujuan mencari keuntungan, dilaksanakan melalui musyawarah dengan pemegang hak atas tanah. Ganti kerugian ditetapkan berdasarkan nilai jual PBB, bangunan, dan tanaman, dihitung dan disahkan melalui Panitia Pengadaan Tanah yang dibentuk oleh Gubernur. Bila tidak tercapai kesepakatan, Panitia mengeluarkan keputusan yang dapat diajukan ke Gubernur untuk keputusan akhir. Pengadaan tanah skala kecil (≤1 Ha) diatur melalui jual-beli atau tukar menukar langsung sesuai kesepakatan.