Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Dam Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu

Analisis Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN No. 10 Tahun 2019 tentang Hak Komunal Masyarakat Adat dan Kawasan Tertentu

Konteks Historis

1. Warisan Kolonial dan UUPA 1960:

   • Sistem agraria Indonesia dipengaruhi hukum kolonial Belanda yang cenderung individualistik dan mengabaikan hak komunal. UU No. 5/1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA) menjadi landasan pengakuan hak ulayat/adat, tetapi implementasinya tersendat akibat politik Orde Baru yang sentralistik dan berorientasi pada eksploitasi sumber daya.
   • Putusan MK No. 35/PUU-X/2012: Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa hutan adat bukan bagian dari hutan negara, membuka jalan bagi penguatan hak masyarakat adat. Peraturan ini merupakan respons atas putusan tersebut.

2. Agenda Reforma Agraria Jokowi:

   • Regulasi ini sejalan dengan program redistribusi tanah dan legalisasi aset (termasuk tanah adat) yang digaungkan pemerintahan Jokowi sejak 2015 untuk mengurangi ketimpangan dan konflik agraria.

Aspek Krusial dalam Permen ATR/BPN 10/2019

1. Subjek Pengaturan:

   • Tidak hanya masyarakat hukum adat, tetapi juga masyarakat dalam kawasan tertentu (misalnya: komunitas lokal di sekitar hutan, wilayah terpencil, atau kawasan dengan status khusus). Ini memperluas cakupan perlindungan di luar definisi adat yang ketat.

2. Prosedur Penetapan Hak Komunal:

   • Tahap Identifikasi: Dilakukan oleh pemerintah daerah (bupati/wali kota) bersama BPN.
   • Verifikasi: Melibatkan kajian historis, sosiologis, dan yuridis oleh tim ahli.
   • Penetapan oleh Menteri ATR/Kepala BPN: Hak komunal ditetapkan melalui keputusan menteri, bukan perda, untuk memastikan keseragaman dan kepastian hukum nasional.

3. Hak Komunal vs Hak Individual:

   • Hak komunal bersifat kolektif dan tidak dapat dialihkan ke pihak luar, kecuali untuk kepentingan umum dengan syarat ketat (Pasal 7). Ini mencegah komersialisasi tanah adat oleh korporasi.

Tantangan Implementasi

1. Tumpang Tindih Regulasi:

   • Beberapa daerah memiliki perda pengakuan masyarakat adat dengan prosedur berbeda (misalnya: Sumatera Barat, Bali). Permen ini berpotensi bertabrakan dengan otonomi daerah jika tidak ada sinkronisasi.

2. Kapasitas Kelembagaan:

   • Banyak pemerintah daerah tidak memiliki sumber daya atau pemahaman memadai untuk melakukan identifikasi dan verifikasi, terutama di wilayah terpencil.

3. Konflik dengan Kepentingan Bisnis:

   • Kawasan adat sering tumpang tindih dengan izin tambang, HPH, atau perkebunan. Penetapan hak komunal dapat memicu gugatan hukum dari pemegang izin.

Signifikansi dalam Kebijakan Nasional

• Pencegahan Konflik: Regulasi ini menjadi instrumen hukum untuk menyelesaikan sengketa tanah secara struktural, seperti kasus masyarakat Suku Anak Dalam di Jambi atau Dayak Iban di Kalimantan Barat.
• Penguatan SDGs: Sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) poin 1 (penghapusan kemiskinan) dan 2 (ketahanan pangan) melalui pengakuan hak atas tanah.

Rekomendasi untuk Klien

• Masyarakat adat/pemangku kepentingan perlu memastikan dokumentasi bukti historis (silsilah, peta tradisional, tradisi lisan) sebagai dasar verifikasi.
• Kolaborasi dengan LSM atau lembaga ahli (seperti AMAN) untuk memperkuat kapasitas dalam proses administrasi.

Permen ini adalah terobosan progresif, tetapi efektivitasnya bergantung pada komitmen politik dan koordinasi lintas sektor.