Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 03 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 110 Tahun 2018 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja, Baja Panduan, dan Produk Turunannya

Sebagai seorang pengacara yang berpengalaman di Jakarta, berikut analisis kontekstual dan informasi tambahan mengenai Permendag No. 03 Tahun 2020 yang mungkin relevan untuk dipahami:

Latar Belakang Historis & Ekonomi

1. Proteksi Industri Baja Nasional:

   • Permendag No. 03/2020 merupakan revisi atas Permendag No. 110/2018, yang lahir sebagai respons atas tekanan dari industri baja dalam negeri (seperti Krakatau Steel) yang menghadapi gempuran impor baja murah, terutama dari China.
   • Pada 2018–2020, Indonesia mengalami lonjakan impor baja hingga 7,4 juta ton/tahun, yang mengancam daya saing produsen domestik.

2. Isu Penyalahgunaan Aturan Impor:

   • Permendag No. 110/2018 dinilai belum efektif mencegah praktik under-invoicing (pengurangan nilai faktur impor) dan penyalahgunaan izin impor (beyond quota). Revisi 2020 bertujuan memperketat pengawasan melalui persyaratan teknis dan administratif yang lebih kompleks.

3. Dampak Perang Dagang AS-China:

   • Perang dagang AS-China (2018–2020) menyebabkan rerouting ekspor baja China ke pasar berkembang, termasuk Indonesia. Permendag 03/2020 adalah upaya defensif untuk melindungi pasar domestik dari dumping.

Perubahan Krusial dalam Permendag 03/2020

1. Persyaratan Teknis yang Diperketat:

   • Impor baja wajib mendapat rekomendasi teknis dari Kementerian Perindustrian, tidak hanya Kementerian Perdagangan.
   • Produk turunan baja (misal: pipa, kawat) harus memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) sebelum diimpor.

2. Pembatasan Kuota dan Pelaku Usaha:

   • Hanya importir dengan API-U (Angka Pengenal Impor Umum) yang boleh mengimpor baja, dengan prioritas diberikan kepada industri manufaktur berbasis baja (bukan pedagang umum).

3. Penambahan Kewajiban Pelaporan:

   • Importir wajib melaporkan realisasi impor secara periodik ke Sistem Informasi Kementerian Perdagangan (Silastik), termasuk dokumen LS (Laporan Surveyor) untuk verifikasi kualitas dan kuantitas.

Tantangan & Kontroversi

1. Protes dari Negara Mitra Dagang:

   • Uni Eropa dan Jepang mengkritik Permendag ini sebagai hambatan non-tarif yang bertentangan dengan prinsip WTO (World Trade Organization). Pemerintah Indonesia berargumen bahwa kebijakan ini sesuai dengan Article XX GATT (pengecualian untuk proteksi industri domestik).

2. Kasus Penyalahgunaan oleh Importir:

   • Pada 2021, terdapat kasus impor baja ilegal senilai Rp 1,2 triliun yang menggunakan dokumen palsu untuk mengakali Permendag 03/2020, menunjukkan kelemahan dalam implementasi pengawasan di lapangan.

Perkembangan Terkini

• Permendag 03/2020 telah dicabut dan diganti dengan Permendag No. 28 Tahun 2023 (berlaku 1 September 2023). Revisi terbaru ini menyederhanakan prosedur impor tetapi tetap mempertahankan prinsip restriksi untuk produk baja tertentu, sejalan dengan program hilirisasi industri nasional.

Rekomendasi Strategis

• Bagi klien yang bergerak di sektor logam, pastikan kepatuhan terhadap Peraturan Menteri Perindustrian No. 16/2023 tentang TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) untuk menghindari sanksi dan memanfaatkan insentif fiskal.
• Lakukan audit kepabeanan (customs audit) berkala untuk memastikan impor baja sesuai dengan klasifikasi HS Code yang diatur dalam Permendag ini.

Analisis ini menggambarkan dinamika hukum yang kompleks antara kepentingan industri domestik, tekanan global, dan kepatuhan terhadap rezim perdagangan internasional.